Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat yang berbasis boarding school bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Program ini diharapkan dapat memperkuat pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto di Kantor DPRD Kota Mojokerto, Rabu (5/3/2025).
“Gus Ipul baru menginformasikan bahwa ada arahan dari Pak Presiden untuk menyiapkan sekolah rakyat,” kata Khofifah.
Anggaran dan Dampak Multiplier yang Besar
Dalam pernyataannya, Khofifah menjelaskan bahwa pembangunan sekolah ini akan didanai oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan.
“Daerah diminta menyiapkan lahannya, pemerintah akan menyiapkan anggarannya, kira-kira 1 unit sampai dengan 100 miliar,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti dampak besar yang akan dihasilkan dari pembangunan sekolah rakyat ini, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Multiplayer efeknya sangat banyak, dalam waktu dekat pasti bisa menyerap tenaga kerja. Dalam jangka panjang ini bisa mendorong peningkatan kualitas SDM kita, peningkatan IBM kita. Saya rasa ini program yang akan bisa memberikan kesetaraan posisi ketika kita Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Khofifah pun menghitung bahwa jika Jawa Timur mendapat kuota 40 sekolah dengan anggaran 100 miliar per unit, maka total dana yang masuk ke Jawa Timur mencapai 4 triliun rupiah.
“Itu artinya bahwa sekian banyak tenaga kerja bisa kita rekrut,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa keberadaan sekolah rakyat ini dapat menjadi harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Kita bisa memberikan harapan bagi anak-anak keluarga yang terindikasi miskin ekstrem dan miskin,” katanya.
Target 40 Sekolah untuk Jawa Timur
Khofifah mengaku belum mengetahui target pembangunan sekolah rakyat secara nasional, tetapi ia meminta agar Jawa Timur mendapatkan kuota 40 sekolah.
“Saya minta kuota 40, jadi 38 kabupaten/kota kemudian 2 provinsi,” tuturnya.
Menurutnya, ada beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti Kabupaten Malang dan Jember, karena angka kemiskinan mereka yang cukup tinggi.
“Misalnya kalau sekolah di daerah padat penduduk seperti Malang Kabupaten dan Jember tidak satu tapi dua misalnya karena kemiskinannya juga secara kuantitatif tertinggi pertama dan kedua. Jadi reasonable lah,” terangnya.
Sementara itu, ia juga menyoroti kondisi kemiskinan di Kota Mojokerto untuk nantinya disesuaikan kapasitas pembangunan sekolah rakyat.
“Kota Mojokerto ini kemiskinannya masih 7%. Nah, pada posisi seperti ini, saya rasa kita menyiapkan untuk kapasitas,” ucapnya.
Namun, ia belum mengetahui secara pasti kapasitas masing-masing sekolah rakyat ini.
“Saya belum tahu detailnya kapasitas satu sekolah ini untuk berapa siswa karena ini sekolah berasrama, jadi saya rasa ini akan memberikan percepatan peningkatan kualitas SDM,” pungkasnya.
Dengan program ini, diharapkan generasi muda dari keluarga miskin ekstrem dapat memiliki akses pendidikan berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia di masa depan. (Riris*)
