Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kota Mojokerto laksanakan acara Ngopi Bareng bersama Dewan Pers dan Ketua PWI Pusat. Acara ini dihadiri awak media se-Mojokerto juga dibarengi dengan peluncuran klinik hoaks di Rumah Rakyat Jl. Hayam Wuruk 50 Kota Mojokerto, Jumat (7/6/2024) malam.
Rangkaian acara ini termasuk dalam agenda menyambut HUT Kota Mojokerto ke 106. Dewan Pers dan Ketua PWI Pusat dihadirkan dengan tujuan transfer informasi antara pusat ke daerah bisa terjalin langsung, sehingga informasi antara di daerah dan di pusat terjadi sinkronisasi.
Peluncuran Klinik Hoaks Kota Mojokerto dimaksudkan dapat menjaga informasi yang diterima masyarakat ini tetap kondusif, informasi tersaring dengan pemberitaan yang berkualitas sesuai dengan fakta menghadapi tahun politik Pilkada 2024 ini.
Dalam peluncuran Klinik Hoaks Kota Mojokerto ini juga turut hadir Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, serta Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin Sherlita memberikan apresiasi langkah Pemkot Mojokerto yang turut mengadopsi layanan klinik hoaks Pemprov Jatim, setelah sebelumnya daerah-daerah di Jawa Timur juga sudah meluncurkan yakni Bangkalan, Tuban, Probolinggo, dan Gresik.
“Masih dalam tahap pengembangan agar bisa diakses lewat WhatsApp. Karena tidak semua orang paham gunakan email. Pemprov Jatim ingin ini (Klinik Hoaks) juga bisa dipakai di kabupaten dan kota seluruh Jatim,” terangnya.
Menurut Pj Wali Kota Ali Kuncoro, Klinik Hoaks Kota Mojokerto digunakan untuk mengecek kebenaran informasi yang telah beredar di masyarakat khususnya warga Kota Mojokerto, untuk aksesnya masyarakat langsung bisa ketik https://klinikhoaks.jatimprov.go.id atau bisa juga Klinik Hoaks Kota Mojokerto.
“Saya berharap situasi kondisi Pilkada nanti seperti Pilpres dan Pileg Februari 2024 kemarin, aman, damai, kondusif serta tingkat partisipasi masyarakat capai 90 %,” harapannya.
Masih penjelasan Mas Pj sapaan akrab Pj Wali Kota Mojokerto, Pemilu merupakan instrumen yang legal untuk membelah persepsi masyarakat, oleh karena itu diharapkan pers ketika memberikan sebuah pemberitaan juga mempertimbangkan cipta situasi yang teduh dan damai agar masyarakat Kota Mojokerto kondusif.
Mas Pj juga menyinggung soal capaian Pemkot Mojokerto dalam mengatasi persoalan kemiskinan dam stunting.
“Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto sudah diangka 0 % dan hanya ada 1,98% balita stunting atau dengan jumlah 116 anak saja,” jelasnya.
Sementara Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro menyampaikan kepada para awak media di Kota Mojokerto untuk terus tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik.
“Karya Jurnalistik harus cover both side, mempunyai data primer, data sekunder dan ada klarifikasi dari pihak yang diberitakan,” terangnya.
Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun juga berpesan kepada seluruh awak media di Kota Mojokerto selalu mematuhi KEJ. Ia mewanti-wanti agar awak media tidak berniat buruk dalam menulis berita.
“Ketika akan menulis berita, sejak saat perencanaan dalam menulis berita sudah harus ada niat berita ini nanti harus berimbang, nanti pihak mana saja yang akan dimintai statement-nya. Jangan ada niat buruk secara subyektif dalam menulis berita,” pungkasnya. (*)
