2.000 Warga Kota Semarang Masih Tergolong Miskin Ekstrem

Semarang, Kabarterdepan.com – Pemerintah mengakui jika penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara spasial masih menjadi tantangan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, pekan lalu.

Menanggapi hal itu Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan penurunan angka kemiskinan terjadi cukup signifikan pada tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Semarang. Saat ini angkanya berada pada 500 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.000 orang.

“Kemiskinan ekstrem di Kota Semarang saat ini hanya sekitar 500 KK,” kata Ita, sapaan akrabnya, Kamis (13/6/2024).

Mbak Ita mengatakan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sudah menyiapkan program untuk warga Kota Semarang dalam menangani kemiskinan ekstrem atau meningkatkan taraf hidup mereka sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga miskin.

“Kami sudah memiliki program yang dilakukan sebagai upaya penanganan sesuai kekurangan-kekurangannya. Karena bisa saja mereka tidak punya rumah atau pendidikan anak-anaknya yang kurang,” jelas Mbak Ita.

Terkait dengan pendidikan, Mbak Ita menyebut bagi anak-anak yang masih kurang dalam mengenyam pendidikan maka akan difasilitasi akses pendidikan.

“Sementara untuk yang membutuhkan tempat tinggal maka akan diupayakan untuk pengadaan tempat tinggal melalui dana CSR dari BUMD,” tambahnya.

Pemetaan Terhadap Warga Kota Semarang

Hingga saat ini masih dilakukan pemetaan terhadap masyarakat yang memang mengalami kemiskinan ekstrem. Nantinya setelah data terkumpul maka akan bisa dipantau oleh masing-masing pemangku wilayah atau Kelurahan.

Lebih lanjut, Mbak Ita menerangkan untuk penanganan terhadap warga kota Semarang yang mengalami kemiskinan ekstrem akan dilakukan satu per satu pada setiap keluarganya. Harapannya akan lebih mudah untuk ditangani.

“Kita akan menangani satu-satu kepala keluarga. Kami ‘treatment’ sendiri-sendiri sehingga lebih mudah, dan akan menjadi tanggung jawab masing-masing kelurahan. Ini sudah ada programnya,” bebernya.

Dia berharap dengan ditangani langsung oleh masing-masing pemangku wilayah sesuai dengan program yang sudah ditetapkan maka akan lebih efektif. Meski demikian memang tidak semua kelurahan terdapat masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.

“Kalau kemiskinan ekstrem itu salah satu standarnya adalah pengeluaran tidak lebih dari Rp10 ribu per hari. Tanggung jawab masing-masing kelurahan karena ada kelurahan yang nol (tidak ada kemiskinan ekstrem),” tuturnya.

Mbak Ita menyebutkan beberapa kelurahan yang masih memiliki masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem seperti Kelurahan Tanjungmas, Bandarharjo dan Jomblang.

“Harapannya tidak sampai 2024 sudah terselesaikan karena hanya sedikit ya, 500-an KK. Kami harapkan dengan upaya bersama-sama ini bagaimana bisa menurunkan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (Ahmad)