Jakarta, Kabarterdepan.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata memicu gelombang besar percakapan publik di dunia maya.
Sebuah riset mendalam dari Monash Data & Democracy Research Hub, yang dipimpin oleh Ika Idris, peneliti dan dosen kebijakan publik di Monash University Indonesia, mengungkap fakta mengejutkan: ada lebih dari 6 juta percakapan publik yang menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025.
Namun yang paling mencolok, lebih dari 1 juta percakapan bernada negatif, menandai lonjakan kritik tajam dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
6 Juta Percakapan, 1 Juta Negatif : Alarm untuk Istana
Dalam analisis yang dirilis Monash, data digital menunjukkan:
Negatif : 1,053 Juta Mention (17,39%)
Netral : 4,8 Juta Mention (80,37%)
Positif : 135 Ribu Mention (2,24%)
“Angka ini menunjukkan bahwa perbincangan publik tidak hanya ramai, tapi juga sarat ketegangan politik dan sosial,” ujar Ika Idris, yang juga co-director Data & Democracy Research Hub.
Menurutnya, lonjakan terbesar terjadi pada bulan Februari dan Maret 2025, saat isu ekonomi, gas subsidi, dan kinerja kabinet menjadi sorotan publik.
Platform X dan Media Siber Jadi Medan Perang Opini
Dalam laporan itu, Platform X (Twitter) menjadi sumber percakapan terbesar dengan lebih dari 4 juta mention, disusul media siber sebanyak 1,3 juta percakapan.
“X dan portal berita kini menjadi ruang utama pertarungan narasi politik. Perdebatan tentang kebijakan publik, efisiensi anggaran, dan kinerja menteri berlangsung sangat intens di sana,” jelas Ika Idris dalam wawancaranya kepada Kabar Terdepan.
3 Pemicu Utama Sentimen Negatif: Dari Gas Subsidi hingga Korupsi
Ika menjelaskan, ada tiga isu utama yang mendorong derasnya sentimen negatif terhadap pemerintahan Prabowo:
1. Kinerja Menteri dan Isu Inkompetensi
Publik menilai beberapa menteri tidak siap menghadapi tantangan di tahun pertama, termasuk soal efisiensi anggaran dan distribusi LPG bersubsidi.
Antrean panjang dan kelangkaan memicu kekecewaan besar di berbagai daerah.
“Kinerja sejumlah menteri menjadi titik rawan persepsi publik terhadap profesionalisme kabinet,” kata Ika.
2. Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun
Kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp750 triliun memicu perdebatan sengit.
Banyak yang menilai langkah ini berdampak negatif pada layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.
Tagar #IndonesiaGelap bahkan sempat trending dengan 39 ribu mention yang memicu protes publik di berbagai wilayah.
3. Konsistensi Pemberantasan Korupsi
Monash mencatat, publik juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberian penghargaan kepada figur yang dinilai kontroversial.
“Ada jarak antara komitmen antikorupsi yang diklaim pemerintah dengan realitas yang dirasakan publik,” tegas Ika.
Program MBG Jadi ‘Oase’ di Tengah Gelombang Kritik
Di tengah badai kritik, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang memunculkan sentimen positif. Program ini dipuji karena berfokus pada penurunan angka stunting dan pembangunan generasi emas Indonesia.
Namun demikian, Ika Idris mencatat bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius, terutama soal kualitas dan keamanan pangan, setelah munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah.
“Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% serta program desa yang dikawal oleh Menteri Yandri Susanto juga menjadi titik terang di antara sorotan publik,” tutur Ika
Analisis Gender : Perempuan Bicara Krisis, Pria Bicara Kinerja
Hasil analisis Monash juga menunjukkan pola menarik:
Netizen perempuan lebih aktif membahas krisis sosial, isu moral, dan ketidakadilan kebijakan, dengan tagar #IndonesiaGelap ataupun penggunaan emoji yang menunjukkan emosi sedih ataupun frustasi.
Sementara netizen laki-laki lebih banyak menyoroti kinerja positif menteri, terutama program ekonomi dan pembangunan daerah.
Nama Jokowi Masih Bayangi Prabowo
Menariknya, meski fokus riset pada pemerintahan Prabowo, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih muncul lebih dari 785 ribu kali dalam berbagai konteks percakapan, mulai dari proyek infrastruktur hingga kebijakan transisi pemerintahan.
Sementara itu, pasangan Prabowo – Gibran tercatat dalam 900 ribu mention, sebagian besar membahas Kabinet Merah Putih dan program MBG yang disebut sebagai “proyek generasi emas”.
Ika Idris : Ini Alarm Kuat untuk Pemerintah di Tahun Kedua
Dalam penutup laporannya, Ika Idris menyebut bahwa data digital ini adalah “cermin transparan” tentang kondisi demokrasi dan persepsi publik.
“Satu juta sentimen negatif bukan sekadar angka. Itu adalah tanda bahwa masyarakat menuntut respons nyata, bukan hanya janji politik,” tegas Ika Idris, Peneliti sekaligus Dosen di Monash University Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan refleksi dan evaluasi mendalam, terutama terkait komunikasi publik, transparansi kebijakan, dan performa menteri-menteri utama.
Sumber : Monash Data & Democracy Research Hub
Narasumber : Ika Idris, peneliti dan dosen kebijakan publik serta Co-director Monash Data & Democracy Research Hub
Periode Analisis : 20 Oktober 2024 – 20 Oktober 2025
