Cianjur, Kabarterdepan.com – Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong penerapan konsep zero sampah di seluruh Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dengan menekankan pengelolaan sampah harus diselesaikan dari hulu atau sumbernya.
Menindaklanjuti wacana zero sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menggelar rapat pembahasan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta DPRD Kabupaten Cianjur. Rapat tersebut membahas regulasi daerah sekaligus skema pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Prihadi Wahyu Sentosa, mengatakan pembahasan difokuskan pada penyusunan peraturan daerah serta rancangan pengelolaan sampah yang tuntas di tingkat hulu.
“Pembahasan bersama antara DLH, DPMD, dan DPRD Kabupaten Cianjur tidak hanya terkait peraturan daerah, tetapi juga membahas pola pengelolaan sampah agar dapat diselesaikan di hulu,” ungkap Prihadi, Senin (2/2/2026).
Pengelolaan Sampah Desa Lewat KSM
DLH, lanjut Prihadi, mencanangkan pengelolaan sampah di tingkat desa melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Skema ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.
“Saya merencanakan pengelolaan sampah di desa melalui KSM agar dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan berpotensi menjadi pendapatan asli desa. Yang terpenting, ini menjadi solusi konkret persoalan sampah di Kabupaten Cianjur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembentukan KSM nantinya akan dilegalisasi oleh pihak kecamatan dan DLH. Dari pengelolaan tersebut, berbagai sektor ekonomi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Masyarakat wajib memilah sampah organik dan anorganik. Sampah yang dikelola KSM bisa bernilai ekonomi, misalnya plastik yang dicacah bisa mencapai Rp6.000 per kilogram. Sampah dapur juga dapat diolah menjadi pupuk atau pakan maggot, yang selanjutnya maggot tersebut dapat bernilai ekonomis,” terangnya.
Sebagai contoh, salah satu kelurahan di Kabupaten Cianjur, yakni Kelurahan Sawah Gede, telah lebih dulu menerapkan pola KSM meski belum memiliki anggaran khusus. Namun demikian, KSM di wilayah tersebut sudah mulai beroperasi.
Penganggaran dan Pengelolaan Zero Sampah Diserahkan ke Desa
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cianjur, Dendi Reynaldi, menuturkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dari hulu nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kepala desa.
“Penganggaran dan pola pengelolaannya akan menjadi kebijakan kepala desa masing-masing. Namun pada prinsipnya, hal tersebut juga berpotensi menjadi sumber pendapatan desa,” kata Dendi.
Menurutnya, DPMD akan menyampaikan setiap kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah kepada desa dan masyarakat.
“Sejauh ini kami belum menyampaikan secara resmi terkait pengelolaan sampah dari hulu. Namun setelah ada keputusan dari pemerintah pusat dan daerah, tentu akan kami sosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah desa,” pungkasnya. (Hasan)
