Sampang, Kabarterdepan.com – Menjelang agenda Paripurna Persetujuan Bersama RAPBD 2026 dan penyampaian Propemperda oleh DPRD Kabupaten Sampang pada Jumat (27/11/2025), pembahasan anggaran untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak terus menjadi sorotan. Hal ini tak luput karena adanya defisit anggaran dan pemangkasan dana tranfer ke Daerah (TKD) .
Anggaran Pilkades di Sampang
Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah memfinalisasi kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang akan digelar di 143 desa dari 14 kecamatan.
Kepala Bappelitbangda Sampang, Umi Hanik Laila, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi intensif dengan Bapenda, DPRD, dan Bupati Sampang terkait penyusunan anggaran final.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Yudi Adidarta, membeberkan gambaran kebutuhan riil anggaran Pilkades serentak.
Menurut Yudi, estimasi total anggaran Pilkades mencapai Rp27,8 miliar, sedikit lebih rendah dari usulan awal desa yang menyentuh angka Rp30 miliar.
“Perhitungan global ini sudah mencakup seluruh kebutuhan teknis agar Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar dan aman,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp120 juta, meliputi biaya keamanan, logistik, pencetakan surat suara, operasional panitia P2KD, pantarlih, hingga kegiatan sosialisasi. Kecamatan Kedundung menjadi wilayah dengan desa terbanyak yang akan menggelar Pilkades.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran operasional untuk kecamatan sebesar Rp50 juta per camat, mengingat peran penting mereka dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Meski pagu awal sebesar Rp30 miliar telah disiapkan sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kondisi keuangan daerah membuat proses finalisasi anggaran Pemilihan Kepala Desa menjadi tantangan tersendiri.
Tantangan Teknis
Terlebih, terdapat 37 desa yang menjadi lokasi Pemilihan Kepala Desa definitif, sehingga membutuhkan perhatian dan persiapan lebih matang.
Teknis penyelenggaraan seperti Bimtek P2KD, inventarisasi data pemilih, serta penguatan pengamanan juga menambah kebutuhan anggaran.
Yudi menegaskan bahwa banyak desa belum memiliki pengalaman menggelar Pilkades serentak, sehingga dukungan pendanaan menjadi faktor krusial.
Namun, di tengah upaya penyusunan anggaran, Kabupaten Sampang masih dihadapkan pada tekanan fiskal. Tercatat terdapat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 98,7 miliar, serta kekurangan anggaran untuk program UHC (Universal Health Coverage) yang mencapai Rp 10 miliar.
Finalisasi anggaran ini menjadi langkah krusial menjelang penetapan RAPBD 2026. Pemerintah berharap, dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan Pilkades serentak nantinya berjalan lancar tanpa kendala berarti, serta mampu menjaga stabilitas demokrasi di tingkat desa.
Rencana Pilkades serentak di Sampang ini sebelumnya diwarnai demo yang berlangsung ricuh pada Selasa (28/10/2025). Demo menuntut kejelasan Pilkades serentak ini mendapat perhatian dari Polres Sampang yang berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku pengrusakan fasilitas umum (fasum) saat aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sampang.
Dalam peristiwa tersebut, sejumlah fasilitas publik seperti landmark Alun-Alun Trunojoyo mengalami kerusakan akibat lemparan benda keras dan tindakan anarkis massa.
Demo Kejelasan Pilkades Serentak
Diketahui, aksi demonstrasi yang digelar ribuan warga di depan Kantor DPRD Sampang itu menuntut kejelasan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026 yang dinilai masih belum pasti.
Aksi tersebut sempat berjalan damai, namun berubah ricuh ketika massa mulai melakukan pelemparan hingga melakukan pengerusakan sejumlah fasilitas umum.
Saat itu Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz turun langsung menenangkan pendemo.
Mahfudz juga menegaskan komitmen pemerintah daerah Sampang untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami akan mengupayakan apa yang masyarakat inginkan. Aspirasi yang diberikan masyarakat akan kami perjuangkan dan carikan solusi terbaik. Kritik dan aspirasi dari sampean semua adalah bentuk evaluasi bagi kami agar memperbaiki apa yang kurang. Kami selalu berterima kasih atas masukan masyarakat,” tegasnya.
Massa aksi juga melaporkan adanya empat peserta demo yang harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat sesak napas dan benturan saat kericuhan.
Di akhir aksi, para pendemo kembali menegaskan tuntutannya agar pihak DPRD dan pemerintah daerah menandatangani kesepakatan terkait pelaksanaan Pilkades. Setelah ditandatangani pendemo beranjak pulang. (Fais)
