Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Mayoritas warga Kabupaten Mojokerto memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Dari empat bidang yang dilakukan survei oleh Litbang Kompas Periode 1-7 Juni 2024, semuanya menunjukkan angka kepuasan lebih dari tiga per empat bagian yang puas atau tembus di atas 77 persen. Capaian tersebut perlu dilanjutkan dengan optimalisasi kinerja di berbagai bidang yang masih dianggap kurang di akhir periode pemerintahan.
Bidang Politik dan Keamanan
Dari hasil survei yang melibatkan sebanyak 216 responden secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Kabupaten Mojokerto, diketahui di bidang Politik dan Keamanan tingkat kepuasan publik mencapai 78,2 persen.
Di bidang ini masyarakat berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan patroli keamanan untuk menjaga kondusivitas wilayah menjelang pilkada. Transparansi layanan publik sebagai upaya pencegahan praktik pungutan liar dan korupsi juga diharapkan masyarakat Mojokerto pada bidang ini.
Jika dilihat lebih mendetail, kepuasan di bidang politik dan keamanan ini ditopang subindikator jaminan atas kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, hingga adanya jaminan keamanan yang dirasakan warga dalam keseharian menjadi variabel yang paling tinggi dinilai positif.
Potret tersebut menandakan adanya ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi, memberikan ide, dan terlibat langsung dalam proses berjalannya pelayanan yang diberikan pemerintahan.
Kanal-kanal pelaporan warga, baik secara langsung dengan platform aduan call center maupun secara digital perlu terus dioptimalkan sembari tetus memberikan kemudahan akses dan mendorong keaktifan publik untuk terus terlibat dalam pembenahan pelayanan yang diberikan Pemkab Mojokerto.
Bidang Penegakan Hukum
Secara umum tingkat kepuasan publik Bidang Penegakan Hukum menyentuh angka 77,8 persen. Masyarakat Mojokerto menilai upaya Pemkab Mojokerto dalam menegakkan peraturan daerah mendapat apresiasi paling tinggi. Tiga per empat bagian responden menilai bahwa penegakan peraturan daerah cukup optimal berjalan.
Namun demikian di bidang ini masih terdapat sorotan dari publik terhadap upaya Pemkab Mojokerto dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih mendapat sorotan cukup tajam dari publik. Penilaian kepuasan dalam sisi pemberantasan pungli di lingkungan pemerintahan daerah, serta kerja-kerja memberantas KKN hanya diapresiasi enam dari sepuluh responden. Sekitar seperempat bagian responden menyatakan ketidakpuasannya dalam hal tersebut.
Bidang Perekonomian
Sementara untuk bidang perekonomian, kepuasan publik lebih tinggi lagi, yakni 80,1 persen. Subindikator tertinggi kepuasan masyarakat di bidang ekonomi ini menyangkut pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi. Dari subindikator tersebut, tidak kurang tujuh dari sepuluh bagian responden mengakui bahwa kinerja Pemkab Mojokerto terkait hal ini memang memuaskan.
Akan tetapi untuk subindikator ekonomi yang lebih mendasar, seperti pengendalian harga, apresiasi yang diberikan publik jauh lebih kecil, hanya berkisar dari 60 persen responden. Hasil serupa juga sama untuk subindikator di pengembangan pertanian dan peternakan.
Di bidang perekonomian ini, tantangan yang dihadapi Pemkab Mojokerto dalam penyediaan lapangan pekerjaan perlu diotimalkan lagi. Secara statistik, dalam rilis Badan Pusat Statistik untuk Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto terus turun 0,16 persen menjadi 4,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, bahkan tingkat pengangguran terbuka masih menyentuh 5,54 persen atau 33.033 jiwa.
Meski demikian secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap upaya pemkab Mojokerto mengurangi masalah pengangguran ini masih diapresiasi oleh lebih dari separuh bagian responden. Ada 44 persen responden lainnya yang menilai tak puas dan berharap ada optimalisasi program dan gebrakan untuk menekan angka pengangguran di Mojokerto.
Bidang Kesejahteraan
Hasil survei Litbang Kompas dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 6,93 persen ini memotret tingkat kepuasan dalam bidang kesejahteraan sosial mencapai angka tertinggi, yakni 82,4 persen.
Jika dilihat secara lebih detail pada setiap subindikatornya, rata-rata kepuasan tak kurang dari 71,3 persen. Dalam hal ini tingkat kepuasan bidang kesejahteraan juga ditopang dengan variabel kesehatan dan pendidikan.
Di subindikator pelayanan kesehatan ini mencapai lebih dari 85 persen. Kepuasan yang sama juga terjadi dalam hal peningkatan kualitas Pendidikan, yakni sekitar delapan dari sepuluh responden juga menyatakan puas.
Kedua Subindikator pelayanan kesehatan dan pendidikan ini menjadi sektor yang paling fundamental karena berdampak langsung kepada masyarakat dalam kesehariannya. Kemudahan akses serta kualitas yang dihadirkan di Kesehatan dan Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa ditawar sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar atas kesehatan dan pendidikan.
Namun di bidang kesejahteraan ini masih ada beberapa bidang yang memerlukan optimalisasi kinerja. Misalnya tingkat apresiasi publik terkait persoalan kemiskinan dan bantuan langsung yang masih dinilai kurang memuaskan oleh seperempat bagian responden. Kemiskinan dan aliran bantuan sosial masih menjadi persoalan yang kompleks dan memang tidak dengan mudah dapat diselesaikan dalam konteks tata kelola kewilayahan oleh pemerintah daerah.
Dalam hal ini Pemkab Mojokerto pemerintah perlu secara kontinu melakukan perbaikan dan peningkatan pengawasan aliran bantuan sosial, termasuk pula jaminan-jaminan sosial yang perlu terus dikawal pelaksanaannya, mulai dari sasaran penerima dan mekanisme dalam mengakses jaminan yang kerap menyisakan polemik.
Dari survei empat bidang utama itu, jika ditelisik lebih lanjut, dampak pengoptimalan penyediaan pelayanan dan pembangunan infrastruktur dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan sarana-prasarana fisik, telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Langkah strategis pembangunan di Kabupaten Mojokerto tersebut dalam jangka Panjang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian perekonomian di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan datangnya investasi, tercukupinya lapangan pekerjaan maupun kemandirian usaha oleh masyarakat sendiri.
Sementara untuk mengurai masalah perekonomian serta kesejahteraan yang semakin kompleks, maka membutuhkan keselarasan pembangunan lintas sektor. Upaya besar untuk mengurai beragam persoalan wilayah tersebut salah satunya juga telah diturunkan melalui empat program unggulan yang digaungkan oleh Pemkab Mojokerto.
Keempat program unggulan itu berupa peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan UMKM.
Program unggulan terkait layanan kesehatan ini pun mendapat penilaian kepuasan yang cukup tinggi (83,8 persen). Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto juga tecermin dari angka Indeks Kesehatan di wilayah ini yang dirilis Badan Pusat Statistik untuk tahun 2023, yaitu 0,84. Besaran indeks ini sama dengan rata-rata di Provinsi Jawa Timur.
Untuk penyediaan Pendidikan berkualitas, mayoritas responden puas di angka (82,4 persen). Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto pun sejalan dengan terus meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di wilayah ini yang sudah menyentuh 9,11 tahun (BPS, 2023). Angka rata-rata lama sekolah ini telah meningkat setelah pada tahun-tahun sebelumnya terus stagnan sekitar delapan tahun, sama dengan rata-rata lama sekolah untuk wilayah Jawa Timur.
Sementara dalam upaya mendorong perbaikan akses keperluan dasar untuk kesehatan dan Pendidikan, harus diimbangi dengan menghadirkan program pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan UMKM. Di indicator tersebut, sebanyak 72 persen responden mengakui puas terhadap program-program unggulan yang menyasar UMKM.
Hadirnya berbagai aplikasi daring seperti Tumbas/Tumbas Express, Pemkab Mojokerto juga diharapkan menumbuhkan kesejahteraan pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital.
Di tengah persoalan ketersediaan lepangan pekerjaan, UMKM ini bisa menjadi alternatif mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Hasil survei Litbang Kompas tersebut setidaknya menjadi citra yang baik bagi bupati dan wakil bupati. Hal ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi pejabat yang akan mengakhiri kepemimpinan dengan nilai yang baik.
Di sisa periode pemerintahan di Kabupaten Mojokerto ini, masyarakat berharap beberapa persoalan dapat diselesaikan dengan baik di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati.
Misalnya, masalah sosial, seperti kemiskinan dan Kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu ditingkatkan lagi. Selain itu masalah seperti pengelolaan sampah, dan infrastruktur, seperti air bersih, jalan, dan jalur pedestrian, juga mendapat perhatian publik paling tinggi untuk segera dilakukan penaganan yang lebih baik.
Dalam survei litbang Kompas ini juga merekam harapan masyarakat akan tersedianya lebih banyak lagi lapangan pekerjaan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Serta pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar naik kelas dan Pemkab Mojokerto juga dapat mengendalikan harga-harga bahan pokok untuk lebih stabil dan terjangkau.
Masih ada sisa beberapa bulan lagi periode pemerintahn di Kabupaten Mojokerto. sisa waktu itu sangat diharapkan masyarakat untuk bisa menikmati hasil pembangunan dan lebih sejahtera. (Adv Kominfo Kabupaten Mojokerto)
