Sleman, kabarterdepan.com – Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) berkolaborasi menyalurkan bantuan sebesar Rp,4,6 miliar pada tahun ini kepada masyarakat di Kabupaten Sleman.
Total ada 49 yang ikut tergabung dari 130 perusahaan yang tercatat sebagai anggota TJSP dalam penyaluran yang diselenggarakan di Pendopo Parasamya, Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman, DIY, Selasa (12/8/2025).
Ketua Forum TJSP Edy Nugroho menyampaikan bahwa tren pemberian bantuan jumlahnya selalu mengalami peningkatan.
“Jadi tahun 2022 ada 21 perusahaan dengan nilai Rp 600 juta,” katanya.
“Tahun 2023 ada 27 perusahaan dengan nilai lebih dari Rp 2 miliar. Kemudian tahun 2024 ada 37 perusahaan yang berpartisipasi dengan bantuan Rp 4 miliar,” jelasnya.
Selain peningkatan jumlah, bantuan yang diberikan pada tahun 2025 ini juga lebih bervariatif mukai dari sembako, ada bantuan peralatan dan modal usaha bagi difabel dan UMKM hingga dalam bentuk beasiswa dari SD hingga Universitas.
Untuk sembako, terdapat 197 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang terdata di Dinas Sosial (Dinsos) Sleman.
Pihaknya juga mendorong agar perusahaan-perusahaan lainya untuk bisa memberikan kontribusi membangun wilayah melalui Gebyar TJSP.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan forum TJSP telah memberikan kontribusi membantu program-program pemerintah daerah.
Ia menyampaikan jumlah perusahaan peserta dan bantuan yang dikumpulkan terus meningkat.
Tahun 2022 ada 22 perusahaan dengan bantuan Rp600 miliar, tahun 2024 ada 37 perusahaan dengan bantuan Rp4 miliar, dan tahun ini terdapat 49 perusahaaan dengan bantuan Rp4,6 miliar.
“Artinya, setiap tahun forum TJSP selalu mendapat tambahan atau direspon oleh perusahaan yang ikut menyumbang CSR nya ke Kabupaten Sleman,” kata Danang.
“Kepedulian sosial dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sleman terus meningkat dalam membantu memberikan bantuan kepada masyarakat belum tercover dari Pemkab Sleman,” imbuhnya.
Pemkab Sleman berupaya juga mendorong Program TJSP tersebut dapat terus membantu program-program pemerintah yang belum bisa diintervensi.
Danang menyampaikan pemerintah pusat menginstruksikan dalam mempercepat penyelesaian persoalan kemiskinan dan stunting.
“Kemiskinan dan stunting menjadi kategori penilaian pembangunan daerah oleh pemerintah pusat, ini masalah yang ada dan terus kita turunkan persentasenya di Kabupaten Sleman,” katanya. (Hadid Husaini)
