Tak Mau Kota Mojokerto Bernasib Seperti Denpasar, Ning Ita Perintahkan BPBD Siaga 24 Jam!

Avatar of Redaksi
Dialog interaktif bersama media pasca terbentuknya BPBD Kota Mojokerto (Redaksi / Kabarterdepan.com)
Dialog interaktif bersama media pasca terbentuknya BPBD Kota Mojokerto (Redaksi / Kabarterdepan.com)

Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Tak mau bernasib sama dengan Denpasar, Pemerintah Kota Mojokerto resmi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan dalam penanganan kebencanaan.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya antisipatif menghadapi potensi banjir yang belakangan marak melanda sejumlah daerah, termasuk Kota Denpasar.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari yang juga akrab disapa Ning Ita menegaskan, dirinya tidak ingin Kota Mojokerto mengalami bencana banjir serupa. Salah satu titik rawan yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Miji, yang kondisinya mirip dengan lokasi banjir di Denpasar.

“Revitalisasi tanggul di Kelurahan Miji sudah bertahun-tahun kami ajukan. Jangan sampai Mojokerto mengalami bencana banjir seperti yang terjadi di Denpasar,” tegas Ning Ita saat Dialog Interaktif bersama media di Sentra IKM Batik Maja Barama Wastra, Rabu (24/9/2025).

BPBD Disiagakan, Fokus pada Pencegahan

Ning Ita menjelaskan, pembentukan BPBD bukan hanya untuk bekerja saat bencana terjadi, melainkan lebih pada upaya pencegahan.

“Kalau harus mengeluarkan anggaran, lebih baik dipakai untuk mencegah bencana daripada untuk santunan pasca bencana,” tambahnya.

Ia bahkan langsung menginstruksikan Sekda Gaguk Tri Prasetyo agar segera mengirim surat permohonan bantuan revitalisasi tanggul di Kelurahan Miji ke Kementerian PU Bidang SDA dan ditembuskan ke BNPB.

Program Unggulan BPBD Mojokerto

Kepala Pelaksana BPBD Kota Mojokerto, Ganesh Pressiatantra, menegaskan pihaknya sudah menyiapkan beberapa program unggulan, antara lain:

  • Pemuda Tanggap Bencana: pemuda dilatih sebagai “alarm bencana” untuk melaporkan kondisi darurat.
  • Setiap Kelurahan Jadi Titik Evakuasi dan Pengungsian: dilengkapi dapur umum dan jalur evakuasi.
  • Surat Rekomendasi Bangunan Bertingkat: setiap gedung dua lantai wajib mendapat izin BPBD untuk memastikan standar keselamatan.
  • Program Pembersihan Sungai: dilakukan rutin bersama relawan dengan perahu khusus.

“BPBD hadir langsung ke masyarakat, bukan hanya simbol. Kami ingin benar-benar menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Mojokerto,” tegas Ganesh.

Sinergi dengan Media dan Relawan

Dalam kesempatan itu, Ning Ita juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, relawan, dan insan pers agar publikasi kebijakan serta informasi penanggulangan bencana dapat tersampaikan lebih cepat dan profesional kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin bencana terjadi di Kota Mojokerto. Tapi kalaupun ada, BPBD sudah siap melakukan penanganan cepat, tanggap, dan terkoordinasi,” tandas Ning Ita.

Responsive Images

You cannot copy content of this page