Surabaya, Kabarterdepan.com – Pemerintah RI terus menggeber langkah nyata dalam menurunkan angka stunting nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat intervensi langsung kepada kelompok rentan 3B, yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (B3).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat dan konkret.
“Perintah Presiden jelas: jangan banyak seminar, jangan banyak diskusi, apalagi lokakarya. Turun ke lapangan, temui masyarakat, dan selesaikan masalah,” tegas Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr H Wihaji.
Program Makan Bergizi Gratis untuk Tekan Stunting
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Surabaya, Menteri Wihaji meninjau langsung pelaksanaan Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi kelompok B3 dan Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Peninjauan dilakukan di Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Gubeng, untuk memastikan distribusi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Saya juga orang tua, jadi tahu betul pentingnya gizi sejak dini. Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai pembantu Presiden,” ujar Wihaji.
Program MBG mencakup pembagian Makanan Pendamping Gizi (MPG), yang difokuskan bagi kelompok rentan. Di Kelurahan Kucangsewu, Kecamatan Bubutan, tercatat sebanyak 3.560 penerima manfaat, dengan 389 di antaranya merupakan kelompok 3B.
Distribusi Bertahap dan Terpantau Ketat
Penyaluran makanan bergizi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari SPPG menuju Posyandu, kemudian diteruskan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Untuk menjaga kualitas gizi, sistem distribusi diatur secara rotasi antara makanan basah dan kering.
“Kuncinya adalah memastikan penyaluran tepat sasaran dan tidak menimbulkan kendala di lapangan. Terutama bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, pengawasan harus ekstra,” tambah Wihaji.
Pendekatan Terpadu, Data Akurat, Dampak Nyata
Program MBG menjadi bagian dari strategi nasional penurunan stunting berbasis keluarga. Program ini dijalankan secara lintas sektor, melibatkan Kemendukbangga, Puskesmas, Dinas Kesehatan, serta pemerintah daerah, dengan dukungan data dari TPK.
Melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis data, pemerintah menargetkan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, cepat, dan berkelanjutan.
“Kami ingin hasilnya nyata di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tegas Wihaji menutup kunjungan kerjanya.
