Nasional, Kabarterdepan.com – Peringatan Hari Ibu ke-96 pada 22 Desember 2024 menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dengan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan tiga program prioritas: Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi layanan SAPA129, dan penguatan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.
Ruang Bersama Indonesia: Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi, menjelaskan bahwa program RBI merupakan pengembangan dari konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). RBI dirancang sebagai ruang belajar, pelatihan keterampilan, dan tempat bermain anak yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
“RBI merupakan gerakan hati, bukan sekadar program seremonial. Di sini, anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai kerja sama, integritas, dan keberagaman,” jelas Arifah dilansir dari dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (16/12/2024).
RBI juga menjadi solusi kreatif menghadapi tantangan digitalisasi, seperti mengurangi ketergantungan anak pada gawai melalui permainan tradisional. Bagi perempuan, RBI menawarkan pelatihan keterampilan berbasis desa untuk mendukung kemandirian ekonomi. Data yang terkumpul dari program ini akan menjadi basis pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak, mendukung intervensi berbasis bukti di tingkat desa.
Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi percontohan, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan NTT. Indikator keberhasilan mencakup nol angka stunting dan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
SAPA129: Layanan Cepat Tangani Kekerasan
Program kedua, perluasan fungsi layanan SAPA129, diharapkan mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami berupaya memastikan setiap laporan ditangani secara responsif dan cepat melalui koordinasi dengan UPTD di kabupaten atau kota terkait,” lanjut Arifah.
Selain menangani laporan, SAPA129 juga menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender.
Penguatan Satu Data Perempuan dan Anak
Inisiatif ketiga, Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa, bertujuan mendukung pembangunan berbasis bukti. Data ini memetakan isu seperti stunting, kekerasan, hingga akses pendidikan, sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif dan terukur.
Arifah juga memaparkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia dari 89,42 pada 2010 menjadi 91,85 pada 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan turut meningkat, dari 50,22% pada 2014 menjadi 54,52% pada 2023. Selain itu, angka perkawinan anak menurun signifikan dari 10,82% pada 2019 menjadi 6,92% pada 2023.
Namun, tantangan seperti stunting, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender masih menjadi perhatian serius. Arifah menegaskan bahwa kesetaraan gender adalah kunci mencapai pembangunan berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045.
Plt. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty, menambahkan bahwa perempuan dan anak memiliki peran vital dalam menciptakan masyarakat inklusif dan berdaya saing. Pemerintah berkomitmen memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, dengan momentum Hari Ibu ke-96 sebagai pengingat pentingnya kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa.
Molly juga menekankan pentingnya menghormati perjuangan perempuan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai simbol semata, tetapi juga sebagai wujud apresiasi atas kontribusi nyata mereka dalam berbagai bidang kehidupan.
“Kunci untuk menghadapi tantangan global adalah kolaborasi. Semua pihak harus bersinergi agar pembangunan bisa berjalan inklusif dan berkelanjutan,” kata Molly. (Riris*)
