Yogyakarta, kabarterdepan.com – Sejumlah aktivis 98 menilai sejumlah kebijakan populis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto cukup baik.
Kendati begitu, para aktivis mengkritik sejumlah menteri yang dianggap tidak kompeten mengelola kebijakan publik dan cenderung reaksioner atas dinamika yang terjadi di masyarakat.
“Dalam konteks pemerintahan kami menilai bahwa kabinet sekarang kali lihat kinerjanya kurang begitu baik, sehingga program yang bagus tapi tidak sesuai harapan” kata Ketua Aktivis 98 Indonesia Surya Wijaya, Minggu (10/8/2025).
Surya menyampaikan bahwa Presiden seharusnya lebih bijak dalam memilih orang-orang yang memegang amanat sebagai menteri tanpa adanya kompromi politik.
“Di kabinet sekarang itu kental lebih dengan nuansa politik, bukan yang bisa bekerja program khusus seperti perumahan atau soal Makan Bergizi Gratis (MBG) gitu misalkan, ini kan perlu penanganan yang baik,” katanya.
“Ini kan kebijakan populer dari pemerintah sekarang, sehingga harus dijalankan dengan benar. Kami melihat bahwa para menteri yang mengerjakan kurang pas,” imbuhnya.
Surya juga memberi penilaian atas kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Aganata Nusantara (Danantara). Disebutnya, sejak pertama kali didirikan Danantara melenceng dari yang seharusnya.
Ia menyebut lembaga pengelola keuangan negara yang tersebut lebih sibuk mencari modal asing.
“Terlebih orang yang ada di dalamnya sarat sdengan kepentingan politik. Kami minta ini dievaluasi,” imbuhnya.
Dari sisi politik, para aktivis menyoroti kondisi parlemen dan proses pemilihan calon pemimpin bangsa yang semakin tertutup dengan batasan treshold.
Aktivis 98 lainya, Adi Wibowo menjelaskan dalam retret dan konsolidasi tersebut turut menyikapi kondisi demokrasi saat ini yang jauh dari harapan para aktivis reformasi.
Hal tersebut terlihat bahwa adanya partai-partai besar yang lebih banyak menguasai parlemen dibanding partai kecil. Partai-partai besar yang ada di Parlemen yang mendominasi membuat partai baru berkembang tidak mudah untuk ikut dalam proses politik.
“Kami memutuskan untuk dihapuskan menjadi 0 persen,” katanya.
Ia juga menilai kesempatan yang diberikan kepada kader terbaik bangsa hanya dimiliki oleh partai besar sebagai hal yang inkonstitusional.
Mereka menilai hal tersebut sebagai kooptasi. Kesempatan menjadi presiden disebutnya merupakan hak warga negara selama memiliki kompetensi.
Par aktivis 98 dari berbagai daerah tersebut sebelumnya telah menggelar retret dan konsolidasi nasional di Sleman, Yogyakarta menyikapi kondisi bangsa saat ini.
Dalam waktu dekat, sejumlah aktivis akan melakukan dialog dengan dua tokoh berpengaruh. Mereka berencana menemui Sri Sultan HB X dan Mantan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Kedua tokoh tersebut dianggap layak untuk dimintai pandangan terkait nasib reformasi di masa mendatang. “Dalam waktu dekat ini kami akan bertemu keduanya,” pungkas Adi. (Hadid Husaini)
