Semarang, Kabarterdepan.com – Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti menegaskan, pemerintahan baru (Prabowo-Gibran) ke depan harus pintar mencari tambahan penerimaan untuk menutup beban anggaran.
Pasalnya, kondisi fiskal dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cenderung meningkat akan membebani anggaran.
Hal tersebut dikemukakan Esther di komplek kampus Undip Tembalang Semarang, Selasa (20/8/2024).
Esther memperingatkan dengan posisi utang yang menumpuk seperti saat ini, bakal mengganggu target-target Pemerintah Prabowo-Gibran.
“Apalagi kalau pemerintah baru nanti tidak bisa menaikkan penerimaan rasio pajak yang terus turun. Strateginya, di Jateng misalnya, Pemprov, melalui dinas terkait baik Jateng maupun kabupaten/kota mesti menggenjot sektor-sektor strategis,” ucapnya.
Esther menilai dengan target pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2 persen secara normatif seharusnya bisa dicapai.
“Tetapi saya ragu akan realisasinya. Sebab, hal itu bergantung dari kebijakan yang akan diambil ke depannya, termasuk soal penerimaan negara. Praktis Pemkab/Pemkot yang notabene perpanjangan tangan Pemprov akan gamang melaksanakan kebijakan pusat,” Imbuhnya.
Sementara itu, Bayu Bagas Hapsoro, pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang dihubungi melalui sambungan telepon berpendapat selain akan membebani anggaran, maka pemerintah baru mesti cari sumber penerimaan lain untuk menggenjot pertumbuhan.
“Pemerintahan Prabowo harus lebih inovatif menciptakan sumber penerimaan negara tidak hanya dari pajak, tetapi sumber penerimaan negara lainnya khususnya kenaikan devisa negara,” tegasnya.
Bayu mencontohkan caranya dengan meningkatkan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk white collar atau minimal karyawan atau pekerja pabrik sehingga meningkatkan sumber devisa negara.
“Utang harus dikelola untuk berbagai program yang bermanfaat dan kegiatan produktif, sehingga bisa menggerakkan pendapatan atau income dan bisa digunakan untuk bayar utang lagi,” ujarnya.
Pada kesempatan berbeda, Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Jateng, Stefanus Suryaatmadja menggarisbawahi, target pertumbuhan pada 2025 sebesar 5,2 persen terlalu moderat.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak mau mengambil risiko apalagi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi pada 2024.
“Sebagai gambaran, dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, target pertumbuhan ekonomi hanya sekali tercapai, yakni pada 2022. Selebihnya, memang gagal tercapai, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen saja, hanya terealisasi di angka 5 persen-an saja. Apalagi target Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen, kayaknya bakal sulit tercapai,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Slamet mengatakan, pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait postur dan RAPBN 2025 dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan presiden terpilih mulai Oktober 2024.
“Postur ini dirancang untuk mendukung program-program prioritas dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal. APBN terus menjaga dan mendukung transisi politik ini secara smooth dan efektif. APBD Jateng akan mengikuti,” tutupnya. (Ahmad)
