Jakarta, Kabarterdepan.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan wacana penghapusan BBM subsidi pada tahun 2027. Ia mengklaim telah melaporkan gagasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berpikir, saya sampaikan kepada Presiden (Prabowo) tentang ini (penghapusan BBM subsidi). Mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga,” ucap Luhut di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
BBM Subsidi
Luhut juga menambahkan bahwa subsidi tidak lagi akan diberikan untuk material seperti bahan bakar minyak (BBM) dan solar. Sebagai gantinya, subsidi akan disalurkan langsung kepada penerima yang berhak, tanpa melekat pada harga pertalite dan biosolar yang selama ini dinikmati masyarakat.
Namun, Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi membantah adanya rencana penghapusan subsidi BBM. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan terkait subsidi harus melalui persetujuan DPR RI.
“Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Bambang menegaskan bahwa BBM subsidi tidak bisa dihapus secara sepihak tanpa pembahasan dengan legislatif. Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo mendukung subsidi yang lebih tepat sasaran agar benar-benar diterima oleh masyarakat kecil yang membutuhkan.
“Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengklarifikasi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, pernyataan Luhut bukan mengenai penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan, dan petani,” kata Bambang.
Wacana ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Keputusan akhir mengenai skema subsidi BBM ke depan akan sangat bergantung pada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR. (Inggrid*)
