Sleman, kabarterdepan.com – Petinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) menanggapi terkait upaya klarifikasi yang dilakukan oleh para alumni UGM yang menuduh ijazah mantan Presiden Joko Widodo tidak asli.
Hal tersebut dilakukan usai ratusan alumni kampus tersebut menggeruduk Fakultas Kehutanan UGM pada Selasa (15/4/2025).
Para massa aksi menilai kampus tidak transparan dalam menjelaskan keberadaan dan keaslian ijazah asli mantan Wali Kota Solo tersebut.
Pihak UGM menyebut Jokowi telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan 3 orang perwakilan dari massa antara lain Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia Tyassuma.
Wening menyampaikan jika UGM selaku institusi pendidikan mematuhi aturan akademik mulai dari mahasiswa hadir hingga keluar. Dalam kesempatan tersebut pihaknya memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan jika Jokowi telah mengikuti tridharma perguruan tinggi.
“Dokumen surat di fakultas kehutanan kami sampaikan secara lengkap misalnya kami perlihatkan ijazah SMA dokumen dan sejumlah dokumen lain, proses ujian skripsi juga kami perlihatkan,”ujar Wening di Ruang Fortakgama UGM.
Ia menyampaikan sejumlah rekan satu angkatan Jokowi juga ikut dalam proses pertemuan dengan perwakilan massa aksi yang mengklasifikasi kepada kampus berjumlah 11 orang. Sejumlah alumni tersebut menunjukkan sejumlah dokumen berupa foto kepada para penuntut.
“Hadir satu angkatan terutama wisuda bersamaan skripsi yang dilihat beliau (perwakilan massa) dengan menunjukkan foto dan dokumen. Ini bukan membela siapa-siapa, posisi kami menjelaskan sebagai sebuah lembaga,” ujarnya.
Ijazah Jokowi Akan Dikeluarkan Melalui Proses Hukum
Pihak kampus menjelaskan jika dalam memberikan dokumen formal kepada setiap orang sebagai jaminan data pribadi sembarang orang. Pihak kampus akan mengeluarkan dokumen mahasiswa jika dibutuhkan dalam proses hukum.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Arie Sujito menyampaikan jika pihaknya berupaya untuk menjaga integritas UGM sebagai lembaga pendidikan.
“UGM berpegang teguh pada prinsip integritas, dalam arti kita punya valeus, punya nilai. UGM ini milik rakyat indonesia, milik publik dan punya koridor tidak bisa ke jurusan politik seperti blocking dan seterusnya,” ujar Arie.
Ia menyampaikan jika UGM memberikan bagi masyarakat terutama bagi alumni untuk bisa berdiskusi lebih dalam terkait hal apapun selama masih dalam koridor akademik.
“Kita punya ,misalnya niat baik klarifikasi. Namun ada otoritas yang juga harus dihormati, entah itu aturan etik dan seterusnya,” katanya.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyampaikan jika pihaknya dalam memberikan dokumen berupa ijazah membutuhkan prosedur yang layak. Dalam konteks ijazah Jokowi, ia menyampaikan yang bersangkutan telah melewati semua prosedur.
“Beliau mulai dari herregistrasi sampai menempuh penelitian mengambil mata kuliah kemudian KKN, skripsi disampaikan di depan penguji dan dinyatakan lulus,” katanya.
“Kalau ijazah asli yang memegang yang bersangkutan, kami pegang yang copy-an nya saja. Ada skripsi yang dipegang Pak Jokowi ada yang ditinggal ke kami,” pungkasnya. (Hadid Husaini)
