Yogyakarta, kabarterdepan.com — Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) membuka program padat karya di RT 27 RW 7 Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, Senin (14/4/2025).
Adapun padat karya yang dilakukan adalah melakukan pembuatan talud di wilayah tersebut yang direncanakan memiliki panjang 111 meter dan lebar 1,3 meter yang akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang menyampaikan jika program tersebut bertujuan untuk memberikan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta tahun 2025.
“Tujuan padat karya infrastruktur adalah untuk mengurangi pengangguran sekaligus pengentasan kemiskinan peningkatan daya beli masyarakat penataan lingkungan,” kata Masyustion dalam sambutanya.
Adapun jumlah tenaga kerja dikerahkan dalam proyek ini melibatkan 48 orang yang diberikan upah per hari sesuai dengan kategori.
“Besaran upah per hari ada 3 kategori upah pekerja Rp106 ribu, kemudian tukang sebesar Rp111 ribu, dan upah ketua kelompok Rp121 rupiah per hari,” ujarnya.
Untuk melindungi para tenaga dari kecelakaan kerja, pihaknya telah menyiapkan perlindungan dengan asuransi BPJS Ketenagakerjaan selama 30 hari kerja serta jaminan kematian.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa di Kota Yogyakarta masih banyak hal yang perlu dilakukan padat karya.
Terutama dampak positif dari padat karya sendiri yang disebutnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Adanya efisiensi ini membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Ini salah satu cara untuk berbagi rezeki kepada banyak orang,” katanya.
Pemotongan anggaran di DPRD Kota Yogyakarta juga dilakukan hingga Rp11 miliar dari total anggaran yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas.
“Termasuk Efisiensi perjalanan Dinas 50 persen, DPRD kita potong Rp11 miliar. Ini menjadi spirit kita agar uang lari ke rakyat kalau perjalanan dinas ke luar nanti larinya keluar,” ujarnya.
“Saya bersyukur bahwa DPRD Kota Yogyakarta menyadari terkait alokasi untuk kepentingan kegiatan seperti ini,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah persoalan kewilayahan perlu ditangani secara serius yang bersumber dari kondisi yang kumuh di beberapa tempat.
“Kita masih ada masalah sanitasi di, TBC, stunting masih lumayan. Hal seperti itu perlu ada perbaikan agar masalahnya semakin berkurang,” kata Hasto. (ADV/Hadid Husaini)
