Nasional, Kabarterdepan.com – Pemerintah Indonesia menyatakan tengah memonitor secara cermat perkembangan eskalasi konflik antara Kamboja dan Thailand. Langkah ini diambil sebagai bagian dari prioritas perlindungan warga negara, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kedua negara tersebut. Kesiapsiagaan mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak terburuk dari ketegangan yang kembali memanas di perbatasan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman dan terdata dengan baik.
“Kami sebisa mungkin menghindari untuk menyampaikan pendapat yang itu berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnya,” ujar Mensesneg pada Jumat (25/7/2025).
Namun, ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah keselamatan dan kesejahteraan WNI di luar negeri.
Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mencakup pemantauan langsung situasi di lapangan, pembukaan saluran komunikasi darurat dengan para WNI, serta penyampaian informasi penting terkait keamanan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasi-mitigasinya,” tambahnya.
Mensesneg juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar seluruh langkah antisipatif disiapkan secara matang. Pemerintah berharap eskalasi konflik tidak akan meningkat, mengingat dampaknya dapat bersifat global, termasuk bagi Indonesia.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memuncak menyusul bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Kamis (24/7/2025), yang dilaporkan menewaskan belasan orang.
Konflik perbatasan yang telah berlangsung hampir seabad ini kembali mengalami eskalasi serius, mendorong Thailand untuk menutup perbatasannya. Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatik, menuduh Thailand menggunakan kekuatan berlebihan.
Situasi ini berakar dari sengketa atas Kuil Preah Vihear, yang terletak antara distrik Kantharalak di provinsi Sisaket (Thailand) dan distrik Choam Khsant di provinsi Preah Vihear (Kamboja), sejak Juni 2008.
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengedepankan diplomasi dan berharap kedua belah pihak dapat menemukan solusi damai demi stabilitas regional dan global. Sementara itu, kesiapsiagaan untuk perlindungan warga negara tetap menjadi fokus utama. (*)
