Jakarta, Kabarterdepan.com – Pernyataan kontroversial Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di hari pertama menjabat mengenai 17+8 Tuntutan Rakyat menuai kritikan dari pengamat politik Rocky Gerung.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya tak tinggal diam. Saat menjadi pembicara dalam Forum Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8%, Kamis (11/9/2025), ia justru balik mengkritik Rocky.
“Saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit, dia suka ngeledekin Jokowi gak ngapa-ngapain,” ujar Purbaya.
Menurutnya, Presiden RI ke-7 berperan besar menjaga stabilitas ekonomi saat masih memimpin. Purbaya menunjukkan grafik peningkatan ekonomi yang disebutnya tak lepas dari intervensi langsung Jokowi.
“Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih,” tambahnya.
Meski begitu, Purbaya mengakui kondisi berbalik pada 2023–2024 ketika ekonomi kembali melemah. Ia menilai istilah Indonesia suram saat itu lebih tepat disematkan pada kondisi ekonomi, bukan politik.
“Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak. Gua senang bisa ledek beliau di sini. Soalnya setiap pidato Pak Rocky menarik sekali, saya ikutin, ahli filsafat. Mumpung bisa, saya kritik di sini,” ucapnya.
Purbaya juga menyinggung dampak langsung dari melemahnya ekonomi, mulai dari pemecatan pegawai hingga meningkatnya aksi protes di jalan.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyoroti kegaduhan yang muncul pasca pembentukan kabinet baru Presiden Prabowo Subianto, termasuk pernyataan awal Purbaya sebagai pengganti Sri Mulyani.
Rocky menilai posisi Menteri Keuangan sangat krusial karena menjadi simbol kepastian bagi publik.
“Itu menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle,” ujar Rocky dalam unggahan di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (9/9/2025).
Rocky juga menekankan pentingnya redistribusi hasil industri ekstraktif serta sistem pajak yang lebih progresif agar tak menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Supaya ekstraktif industri itu betul-betul hasilnya bisa diredistribusi untuk kepentingan rakyat supaya pendapatan negara itu tidak sekedar dari pajak yang menimbulkan rasa ketidakadilan, tapi mungkin dengan pajak progresif gitu,” jelasnya.
“Karena itu posisi Menteri Keuangan kemudian menjadi semacam petunjuk, beliau justru mempertanyakan apakah tuntutan 17+8 itu masuk akal apa tidak,” sambungnya. (Riris)
