Kota Malang, Kabarterdepan.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Coverage dan Kapasitas Internet di Jawa Timur yang berlangsung di Kota Malang, Kamis (19/6/2025).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi, hadir mewakili Gubernur Jatim.
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur, hingga asosiasi infrastruktur telekomunikasi seperti ATSI, APJII, APJATEL, dan ASPIMTEL.
Tujuan utamanya adalah menyusun roadmap operasional untuk pembangunan infrastruktur digital yang merata dan segera ditindaklanjuti.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko D. Indarto, secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Eko menekankan pentingnya Rakor ini sebagai momentum memperkuat kedaulatan digital bangsa.
“Rapat ini bukan sekadar membangun jaringan, tapi membangun peradaban digital Indonesia yang inklusif, kuat, dan berdaulat,” tegas Eko.
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan signifikan dalam kualitas dan jangkauan internet di berbagai wilayah Jawa Timur, terutama kawasan pesisir selatan, daerah perbatasan, dan desa-desa terpencil.
Kemenko Polkam, lanjut Eko, memandang kesenjangan digital sebagai isu strategis nasional yang berdampak langsung pada ketahanan politik dan kedaulatan negara.
“Pembangunan infrastruktur digital tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada harmonisasi antara regulasi dan implementasi dari pembangunan menara BTS, jaringan fiber optik, satelit, hingga integrasi pusat data nasional,” jelasnya.
Eko juga menegaskan bahwa ketertinggalan akses digital bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut hak warga negara.
Karena itu, seluruh pihak diundang untuk memastikan tidak ada satu pun warga tertinggal dalam arus transformasi digital nasional.
Menanggapi hal itu, Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi Rakor.
Menurutnya, forum ini menjadi sarana strategis untuk merumuskan kebijakan dan solusi teknis dalam mengatasi kesenjangan akses internet.
“Kami berharap Rakor ini menjadi forum kolaboratif untuk memetakan lokasi prioritas dan menyusun langkah konkret agar seluruh warga Jatim bisa merasakan manfaat teknologi digital,” ujar Sherlita.
Sherlita juga memaparkan bahwa berdasarkan data APJII, penetrasi internet di Jawa Timur mencapai hampir 82 persen.
Namun, di balik angka agregat tersebut masih tersembunyi tantangan besar. Beberapa wilayah seperti Tapal Kuda, Mataraman, dan kawasan Kepulauan Madura yang memiliki 128 pulau, di mana 48 di antaranya berpenghuni masih mengalami blank spot atau belum terjangkau sinyal secara optimal.
“Masih banyak warga yang belum merasakan layanan internet memadai. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, informasi, dan ekonomi digital,” jelasnya.
Potensi ekonomi digital di Jawa Timur sangat besar dan terbukti menjadi salah satu penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Maka, percepatan transformasi digital menjadi tanggung jawab bersama.
“Saya yakin daerah-daerah dan asosiasi punya inisiatif masing-masing. Rakor ini diharapkan menyatukan langkah, menyinergikan program, dan memperkuat komitmen agar transformasi digital benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Sherlita berharap agar hasil Rakor menjadi fondasi awal dari gerakan bersama memperluas konektivitas dan menjadikan Indonesia lebih siap menghadapi masa depan digital. (Riris*)
