Jakarta, Kabarterdepan.com – Dosen dan pegiat media sosial Ade Armando meluruskan kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinobatkan sebagai nominasi pemimpin terkorup di dunia oleh organisasi internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Ade menegaskan bahwa klaim tersebut adalah hoaks yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan Jokowi.
“Jangan percaya jika ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Tapi sekarang memang lagi menyebar di mana-mana,” ujar Ade, Kamis (2/1/2025).
Ade menambahkan bahwa isu ini diduga disebarkan oleh kelompok buzzer yang anti-Jokowi. Ia juga menyebut beberapa tokoh terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu, dan Refly Harun yang ikut memviralkan isu tersebut di media sosial.
Apa Itu OCCRP? Ade menjelaskan bahwa OCCRP adalah organisasi internasional berbasis di Amsterdam, Belanda, yang berfokus pada pelaporan investigasi terkait korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Organisasi ini didanai oleh lembaga-lembaga besar seperti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Open Society Foundation, USAID, dan National Endowment for Democracy.
Setiap tahun, OCCRP memilih tokoh yang dinobatkan sebagai Person of the Year. Namun, penghargaan ini bukan penghargaan positif, melainkan gelar untuk tokoh yang dianggap paling korup atau memiliki keterlibatan dalam kejahatan terorganisir.
“Jadi kalau ada yang disebut sebagai tokoh tahun ini oleh OCCRP, itu bukan penghargaan, tetapi justru sindiran terhadap tokoh yang imajenya buruk,” tegas Ade.
Ade mencontohkan beberapa nama yang pernah mendapat gelar ini, seperti Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina. Tahun ini, OCCRP memilih Bashar al-Assad, mantan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, sebagai Person of the Year.
Ade mengungkapkan bahwa nama Jokowi muncul dalam nominasi Person of the Year bukan karena penilaian langsung OCCRP, melainkan akibat mobilisasi dari netizen Indonesia yang memanfaatkan undangan OCCRP untuk mencalonkan nama pemimpin dunia.
Menurutnya, OCCRP membuka ruang kepada publik di seluruh dunia untuk mengirimkan nama pemimpin yang mereka anggap layak dinominasikan sebagai Person of the Year. Proses ini dilakukan melalui media sosial X (dulu Twitter) antara 23 November hingga 5 Desember 2024.
“Begitu tahu ada undangan untuk mengirimkan nama pemimpin terkorup, terjadilah aksi mobilisasi para netizen di X untuk mencalonkan nama Jokowi sebagai Person of the Year. Pesan-pesan ini disebar secara masif melalui repostingan yang berulang-ulang,” jelas Ade.
Akibat dari aksi ini, nama Jokowi masuk dalam lima besar nominasi yang diajukan oleh publik. Namun, Ade menegaskan bahwa OCCRP sendiri tidak menggunakan hasil nominasi ini sebagai dasar penilaian mereka.
“OCCRP akhirnya memilih Bashar al-Assad sebagai Person of the Year untuk tahun ini, meskipun namanya tidak ada dalam daftar nominasi yang diajukan oleh publik,” kata Ade.
Ade menilai bahwa isu ini sengaja dipolitisasi oleh pihak-pihak yang ingin merusak reputasi Jokowi. Ia menduga kelompok buzzer anti-Jokowi masih belum menerima kekalahan jagoannya di Pilpres yang lalu.
“Yang bilang Pak Jokowi korup itu bukan OCCRP, tapi orang-orang yang benci dengan Jokowi. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan kebohongan dan membangun narasi negatif,” papar Ade.
Ade juga menyebut bahwa meski isu ini sudah dibantah, beberapa influencer terkenal tetap memanfaatkan informasi ini untuk menyerang Jokowi. Hal ini, menurut Ade, menunjukkan adanya agenda politik tertentu di balik penyebaran hoaks tersebut.
Ade mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak memiliki dasar kuat. Ia mengajak semua pihak untuk menyaring informasi dengan baik sebelum membagikannya.
“Kita harus berhati-hati dengan informasi yang tidak jelas asal-usulnya ya. Yuk, sebarkan kebenaran, bukan kebohongan,” pungkas Ade.
Dengan memberikan klarifikasi ini, Ade berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh isu yang tidak berdasar dan lebih fokus pada fakta. Ia juga meminta semua pihak untuk menghentikan penyebaran informasi yang hanya bertujuan merusak nama baik seseorang tanpa bukti yang jelas. (Firda*)
