Internasional, Kabarterdepan.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trum, secara resmi melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing, termasuk mereka yang mendaftar melalui beasiswa.
Kebijakan ini diumumkan di tengah ketegangan yang terus meningkat antara pemerintahan Trump dan institusi-institusi pendidikan tinggi di AS yang dianggapnya “gagal menjaga nilai-nilai Amerika.”
Seluruh mahasiswa asing yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Harvard diperintahkan untuk segera dipindahkan ke kampus-kampus lain di AS. Pemerintah memperingatkan bahwa mahasiswa yang tidak segera mengurus proses pemindahan akan dicabut izin tinggalnya di Amerika Serikat.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengumumkan kebijakan tersebut agar sertifikasi Program Pertukaran Mahasiswa Harvard untuk tahun ajaran 2025–2026 dicabut. Dalam pernyataannya, Noem menuduh Harvard mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok.
“Merupakan suatu keistimewaan, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi untuk menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar,” ujar Noem, dikutip dari Reuters, Senin (26/5/2025).
Data dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 7.800 mahasiswa internasional yang terdaftar, atau sekitar 27 persen dari total populasi mahasiswa. Warga negara Tiongkok merupakan kelompok terbesar, dengan 1.016 mahasiswa pada tahun 2022, diikuti oleh mahasiswa dari Kanada, India, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain.
Langkah Trump ini juga menyusul pembekuan dana federal sekitar $3 miliar untuk Harvard dalam beberapa minggu terakhir, sebagai bentuk tekanan atas dugaan kegagalan universitas dalam menangani insiden antisemitisme dan pelecehan etnis di kampus.
Harvard telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS, menyatakan bahwa mereka berkomitmen memberantas antisemitisme serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi mahasiswa Yahudi dan Israel. Pihak universitas juga menyebut kebijakan pemerintah sebagai tindakan pembalasan yang melanggar hukum.
Harvard telah lama memiliki hubungan akademik dan riset dengan Tiongkok, termasuk kemitraan penelitian dan pendirian pusat-pusat studi Tiongkok. Hubungan ini, menurut pemerintahan Trump, memberikan pengaruh asing yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional AS. (Riris*)
