Jakarta, Kabarterdepan.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang resmi memberhentikannya dari keanggotaan partai. Ketika ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 17 Desember 2024, Gibran mengungkapkan dirinya belum memutuskan langkah politik selanjutnya. “Tunggu saja,” ujar Gibran singkat saat ditanya kemungkinan bergabung dengan partai lain pasca-pemecatan.
Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo ini mengaku untuk saat ini ingin lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan.
“Saya pribadi akan lebih fokus mendukung Bapak Presiden. Saya kira itu yang menjadi prioritas saya saat ini,” kata Gibran.
Pemecatan Gibran, bersama ayahnya Joko Widodo dan iparnya Bobby Nasution, diumumkan secara resmi oleh Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Komarudin Watubun, pada Senin, 16 Desember 2024. Pemecatan itu diklaim atas arahan langsung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan tertuang dalam surat keputusan yang diteken pada awal Desember.
Dalam pengumuman resmi yang disampaikan kepada seluruh jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di seluruh Indonesia, Komarudin menyatakan bahwa ketiganya, termasuk 27 anggota PDIP lain yang juga dipecat, dilarang melakukan aktivitas apa pun atas nama partai.
“Terhitung sejak surat pemecatan ini dikeluarkan, DPP PDIP tidak lagi memiliki hubungan atau tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution,” tegas Komarudin.
Pemecatan itu diduga berkaitan dengan langkah keluarga Jokowi yang dianggap tidak sejalan dengan keputusan partai dalam Pilpres 2024.
Alih-alih mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang diusung PDIP, keluarga Jokowi justru mengambil langkah berbeda. Mereka memilih mendukung Prabowo Subianto, bahkan mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo.
Pasca-pemecatan Jokowi dan keluarganya, sejumlah partai politik memberikan tanggapan yang bervariasi. Namun, sebagian besar memilih irit bicara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, mengaku belum ingin memberikan pernyataan lebih jauh terkait isu ini.
“Saya belum bisa berkomentar banyak,” ujar AHY ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Meski demikian, AHY mengimbau agar dinamika politik menjelang akhir tahun 2024 tetap dijaga agar kondusif. Menurutnya, tahun ini memiliki agenda politik yang monumental, seperti pemilu, pilpres, dan pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah.
“Mari kita jaga situasi politik agar tetap stabil hingga akhir tahun ini,” ucap AHY.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga mengaku belum ada komunikasi resmi antara partainya dengan Jokowi. Namun, ia tak menutup kemungkinan jika mantan Presiden ke-7 RI itu bergabung ke Golkar di masa mendatang.
“Kami tidak ingin tergesa-gesa atau terkesan mendesak beliau. Kami yakin beliau akan mempertimbangkan semua langkah dengan matang,” papar Sarmuji.
Menariknya, Jokowi sebelumnya sempat disebut sebagai anggota kehormatan Golkar oleh salah satu pengurus partai. Sarmuji menyebut bahwa status kehormatan itu diberikan kepada tokoh yang dianggap berjasa besar bagi bangsa dan negara.
“Jika beliau ingin bergabung secara formal, itu juga harus melalui proses pertimbangan lebih lanjut,” tambahnya.
Partai Gerindra juga mengeluarkan pernyataan serupa. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pihaknya belum membahas kemungkinan Jokowi dan keluarganya bergabung ke partainya.
Dasco sendiri sedang menjalankan ibadah umrah sehingga belum bisa mengomentari lebih lanjut. Namun, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa partainya selalu terbuka untuk Jokowi.
“Kalau beliau mau masuk, Gerindra terbuka. Tapi kami tentu tidak bisa memaksa,” kata Prabowo saat berbincang dengan awak media pada awal Desember lalu.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan berbeda. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyarankan agar Jokowi memilih Golkar atau Gerindra jika ingin melanjutkan karier politiknya. Pasalnya, di PKS, Jokowi harus memulai proses kaderisasi dari awal, seperti anggota baru lainnya.
“Kasihan kalau Pak Jokowi harus mulai dari bawah di PKS. Di Golkar atau Gerindra mungkin lebih pas,” papar Mardani.
Hingga kini, baik Jokowi maupun Gibran belum mengungkapkan secara pasti langkah politik yang akan diambil setelah pemecatan ini. Jokowi sebelumnya mengakui telah menjalin komunikasi dengan beberapa petinggi partai, termasuk Golkar. Namun, ia menyatakan belum memutuskan untuk menjadi anggota salah satu partai.
“Saat ini, saya masih mempertimbangkan semua opsi. Belum ada keputusan untuk bergabung ke partai tertentu,” ungkap Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pekan lalu.
Keputusan PDIP untuk memecat Jokowi dan keluarganya menjadi salah satu momen politik paling mengejutkan menjelang akhir tahun ini. Langkah politik keluarga Jokowi selanjutnya pun masih menjadi teka-teki, sekaligus sorotan di tengah dinamika perpolitikan nasional yang semakin dinamis. (Firda*)
