Surabaya, Kabarterdepan.com – Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak, segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan mendatangi Dinas Pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, Emil Dardak berkoordinasi untuk menangani berbagai aduan, termasuk dugaan pungutan liar di sekolah negeri, penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), serta keluhan terkait penahanan ijazah dan partisipasi ujian.
Emil Dardak Pegang Kendali
Saat ini, Emil Dardak memegang kendali sementara pemerintahan di Jatim mengingat Gubernur Khofifah tengah mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus kerja sama Khofifah-Emil adalah perbaikan di sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Saya tadi sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan dan langsung berkoordinasi untuk menangani aduan pungutan di sekolah negeri, termasuk juga membahas beasiswa PIP serta penahanan ijazah,” ujar Emil.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan terus menindaklanjuti berbagai permasalahan di sekolah negeri, mulai dari penahanan ijazah, distribusi beasiswa PIP, hingga pungutan di luar ketentuan yang masih terjadi di beberapa sekolah.
Selain sektor pendidikan, Emil juga menyoroti perlunya reformulasi program Tis-Tas guna memastikan keberlanjutannya di tengah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim akibat implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini menyebabkan sebagian besar pendapatan yang sebelumnya diterima Pemprov Jatim kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota.
Tidak hanya menangani isu pendidikan, Emil turut menggelar pertemuan dengan Balai Besar Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merespons aduan masyarakat terkait kerusakan jalan nasional di beberapa wilayah, seperti Situbondo, Jombang, dan Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim untuk membahas penanganan jalan provinsi yang mengalami kerusakan, termasuk ruas jalan di Puger, Jember.
“Jadi atas arahan Bu Gubernur Khofifah, di hari pertama ini kami memang bergerak untuk menangani hal-hal yang krusial, seperti tadi di Dinas Pendidikan, dan sekarang juga adanya kerusakan pada ruas jalan nasional di Situbondo, Jombang, Pasuruan, termasuk jalan provinsi di Puger, Jember,” terangnya.
Lebih lanjut, Emil mengungkapkan bahwa Balai Besar Jalan Nasional telah mulai menangani perbaikan jalan berlubang di beberapa titik, seperti ruas Pantura Situbondo, Mojosari-Peterongan Jombang, dan Kraton Pasuruan. Namun, cakupan perbaikan masih terkendala proses anggaran di tingkat pusat yang belum sepenuhnya rampung.
Sementara itu, untuk jalan provinsi di Jember, perbaikan telah dimulai, tetapi mengingat tingkat kerusakan yang cukup parah, proses rehabilitasinya diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. Emil juga menambahkan bahwa telah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait ruas jalan yang akan ditangani oleh PT Imasco—sebagai pabrik semen yang menggunakan jalan tersebut—serta segmen yang akan dibeton oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.
Selain membahas infrastruktur, Emil juga meluangkan waktu untuk menerima audiensi dari perwakilan media komunitas. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan, termasuk kekhawatiran masyarakat terkait dampak Jembatan Suramadu terhadap tingkat kriminalitas di Surabaya, serta masalah premanisme yang dikhawatirkan menghambat aktivitas pelaku usaha.
“Mereka menyampaikan kepada kami bahwa banyak sekali isu miring mengenai dampak Jembatan Suramadu, ya nanti kita akan coba bahas lebih dalam, tapi saya memahami maksud dari teman-teman media komunitas, dan juga disampaikan adanya premanisme ormas tertentu terhadap pelaku usaha,” ungkap Emil.
Melalui berbagai langkah yang diambil, Emil menegaskan komitmennya untuk terus merespons isu-isu mendesak yang dihadapi masyarakat, baik di sektor pendidikan, infrastruktur, maupun keamanan dan ekonomi. (Inggrid*)
