Opini, Kabarterdepan.com – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran negara, terutama setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025, yang mengharuskan kementerian, lembaga (K/L), dan pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran secara ketat.
Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal sekitar Rp 306,69 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Tujuannya adalah untuk mengalihkan dana yang dihemat kepada belanja yang lebih prioritas dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Meliputi ;
• Ketahanan Pangan
• Penguatan Sektor Energi
• Perbaikan Layanan Kesehatan
• Peningkatan Kualitas SDM
Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidaklah tanpa tantangan. Efisiensi yang dilakukan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi secara makro, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Jika tidak dikelola dengan hati-hati, efisiensi anggaran dapat berisiko menimbulkan efek domino yang merugikan.
Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya
Dalam upaya mewujudkan efisiensi anggaran, sejumlah sektor dipastikan akan terdampak.
Berbagai program yang sebelumnya telah direncanakan, termasuk sejumlah proyek infrastruktur, mungkin harus ditangguhkan atau bahkan di-scale back (diperkecil ruang lingkupnya). Infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan daerah, baik itu jalan, jembatan, hingga fasilitas publik lainnya, kemungkinan akan mengalami penundaan atau pengurangan anggaran.
Selain itu, tunjangan kinerja bagi dosen dan pegawai ASN/PNS, serta gaji ke-13 yang menjadi harapan banyak pegawai, bisa terpengaruh oleh kebijakan efisiensi ini.
Hal ini tentu akan memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja pemerintah mengenai kestabilan pendapatan mereka, yang pada gilirannya bisa berdampak pada motivasi dan kinerja.
Di sisi lain, pemangkasan anggaran yang signifikan juga bisa membuat sejumlah kementerian dan lembaga kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Beberapa kementerian dan lembaga bahkan sudah mengeluhkan bahwa pemotongan anggaran yang tajam akan menghambat mereka dalam melaksanakan program-program prioritas yang telah disusun sebelumnya.
Tantangan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat
Tak hanya berpengaruh pada program-program pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran ini juga bisa mengancam layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah.
Sejumlah layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, bisa terdampak.
Misalnya, pemangkasan anggaran untuk sektor pendidikan bisa memperburuk kualitas pendidikan yang sudah tertekan akibat pandemi.
Begitu juga dengan sektor kesehatan, di mana pengurangan anggaran dapat memperburuk kualitas layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Lebih lanjut, belanja perlindungan sosial, yang banyak digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan, sangat krusial untuk menjaga daya beli.
Jika anggaran untuk program bantuan sosial dikurangi, hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terpuruk akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis global dan pandemi.
Pertumbuhan Ekonomi yang Terganggu
Efisiensi anggaran yang dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi bisa berisiko menurunkan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Sektor-sektor yang memiliki multiplier effect besar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, harus mendapatkan perhatian lebih karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian.
Infrastruktur yang baik mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, pendidikan mencetak tenaga kerja yang berkualitas, sementara sektor kesehatan menciptakan masyarakat yang produktif.
Jika sektor-sektor ini dikorbankan untuk efisiensi anggaran, maka akan ada dampak langsung pada daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.
Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat upaya untuk menciptakan lapangan kerja.
Banyak program pembangunan dan proyek infrastruktur yang sebenarnya menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Jika efisiensi anggaran menyebabkan penghentian proyek-proyek tersebut, maka dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi pekerja yang terlibat langsung maupun bagi perekonomian secara keseluruhan.
Strategi Efisiensi yang Terarah dan Selektif
Untuk itu, dalam menerapkan efisiensi anggaran, pemerintah harus berhati-hati dan selektif.
Efisiensi harus terarah, dan pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Beberapa sektor, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan, harus tetap menjadi prioritas utama dalam anggaran negara. Belanja untuk sektor-sektor ini tidak boleh dipangkas begitu saja, meskipun harus tetap dilakukan secara efisien.
Di samping itu, perlu ada strategi untuk merelokasi anggaran yang dihemat ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung dan besar terhadap perekonomian.
Misalnya, sektor yang mendukung peningkatan investasi, inovasi, dan transformasi digital yang dapat menciptakan peluang baru dalam perekonomian.
Anggaran yang dihemat juga bisa dialokasikan untuk memperkuat sektor-sektor yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pendidikan vokasi, dan pelatihan keterampilan.
Komitmen pada Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi, komitmen pemerintah untuk tetap fokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting.
Dalam konteks ini, efisiensi anggaran bukan hanya tentang mengurangi belanja, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian.
Pemerintah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor mana yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Kebijakan efisiensi anggaran ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, mengingat dampaknya yang luas terhadap sektor-sektor yang krusial bagi perekonomian.
Efisiensi anggaran yang dilakukan dengan cara yang tepat, tidak hanya dapat menciptakan ruang fiskal yang diperlukan, tetapi juga bisa mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi. Yang terpenting, efisiensi ini tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, sektor-sektor yang berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, serta kualitas pelayanan publik.
Jika efisiensi anggaran dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, maka kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara penghematan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. (Tantri*)
