Jakarta, Kabarterdepan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan megakorupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disebut-sebut mencapai triliunan rupiah.
Penggeledahan telah dilakukan di kantor Bank Indonesia pada Senin (16/12/2024) malam, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, serta kediaman anggota DPR RI, Satori, di Cirebon. Namun, sorotan kini mengarah pada siapa saja pihak yang seharusnya diperiksa lebih lanjut dalam kasus ini.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa KPK harus memeriksa Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Ia menilai kasus ini merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“KPK harus segera periksa Gubernur BI, Perry Warjiyo. Jangan hanya omon-omon. Jangan hanya sebut triliunan rupiah,” kata Uchok di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Uchok juga menyoroti peran para Deputi Gubernur BI yang harus diperiksa KPK.
“Periksa juga para deputi gunernur BI yang digaji tinggi. Kasus ini, pukulan bagi pemerintah Indonesia. Kepercayaan investor dirusak kasus ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dugaan kerugian negara akibat korupsi dana CSR BI mencapai triliunan rupiah. Namun, Asep belum memberikan angka pasti terkait total kerugian negara.
KPK kini juga mendalami pengakuan Satori, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, yang menyebut adanya pembagian dana CSR BI kepada seluruh anggota Komisi XI DPR.
Menurut Asep, penyimpangan dana ini diduga terjadi di beberapa daerah, termasuk Cirebon yang merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR pada Pemilu 2024.
“Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah, ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” jelas Asep.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang strategis. Selain itu, skandal ini juga dikhawatirkan merusak citra pemerintah di mata investor asing.
KPK dituntut untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya, termasuk memeriksa seluruh jajaran pejabat BI yang diduga terlibat. (Riris*)
