Surabaya / Kabarterdepan.com – Debat publik antara calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berlangsung dengan sangat menarik, penuh dinamika, dan memicu rasa antusias. Dilaksanakan di Ballroom Grand City Surabaya, pada Minggu (3/11/2024).
Sebagai bagian dari upaya edukasi politik bagi masyarakat dan untuk memberikan informasi kepada pemilih menjelang pemungutan suara pada 27/11/2024, KPU Jatim kembali menyelenggarakan debat publik yang melibatkan tiga pasangan calon. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim, nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, serta nomor urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta, yang akrab dipanggil Gus Hans.
Debat yang membahas tentang tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang adil bagi masyarakat Jawa Timur ini berlangsung dengan sangat interaktif. Para calon saling menanggapi dan beradu argumen secara konstruktif. Pakar ekonomi dan lembaga keuangan dari Universitas Ciputra Surabaya, Romauli Nainggolan, menyatakan bahwa debat ini cukup menarik, dan ketiga pasangan calon tampak semakin memahami isu-isu penting dalam pemerintahan.
Antusiasme dalam debat ini tidak hanya dirasakan oleh penonton, tetapi juga oleh para calon yang berkompetisi. Setelah debat, calon gubernur nomor urut 3, Tri Rismaharini, memilih untuk segera meninggalkan lokasi, sementara hanya calon wakil gubernur Gus Hans yang bersedia diwawancarai.
Gus Hans menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif melalui cara-cara yang bersih dan tidak kasar. Dia menekankan pentingnya memberikan insentif kepada aparatur sipil negara yang berkinerja baik, dengan pengukuran berdasarkan sistem meritokrasi.
”Kita akan berikan penghargaan kepada mereka (aparatur pemerintah) sehingga tidak lagi main-main dengan mencari rezeki dari sumber luar atau sumber lain yang berpotensi memicu korupsi,” ucap Gus Hans.
Dia juga menjelaskan bahwa untuk meminimalisasi potensi korupsi, perlu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga interaksi langsung antara penyelenggara negara dan masyarakat dapat dikurangi.
Gus Hans mengungkapkan rencana inovatif yang telah diterapkan oleh Tri Risma, termasuk pembangunan proyek yang kreatif dan berbasis lokal, tanpa bergantung pada dana pemerintah pusat.
”Risma berhasil membuat frontage di Jalan Ahmad Yani tanpa APBN, tetapi murni dari APBD Surabaya. Artinya, jika kita punya komitmen baik dan pemimpinnya resik (bersih) tidak menggunakan uangnya untuk ambisi pribadi, pasti bisa digunakan untuk optimalisasi pembangunan daerah,” kata Gus Hans.
Di sisi lain, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menekankan bahwa selama masa kepemimpinan mereka dari 2019 hingga 2024, mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, di mana peran mereka sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diatur oleh undang-undang.
Mereka mencatat pencapaian dalam pencegahan korupsi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengatasi masalah kemiskinan.
”Regulasi ini harus dipahami oleh seluruh kandidat, bagaimana sesungguhnya mekanisme dan pembagian kewenangan antara bupati, wali kota, camat, kepala desa, gubernur dan wakil gubernur, serta pemerintah pusat,” ujar Khofifah.
Emil menambahkan bahwa keberhasilan dalam birokrasi harus diukur melalui dampak nyata terhadap layanan masyarakat dan bukan hanya untuk mengejar penghargaan. Dia berharap debat ini menjadi momen yang konstruktif bagi masyarakat untuk memahami lebih jauh tentang kinerja Pemprov Jatim.
“Kalau ngomong dapat penghargaan produksi padi tertinggi, ya karena memang produksi padinya tertinggi. Bukan untuk mengejar penghargaan melainkan untuk mengejar angka produksi padi tertinggi yang dihasilkan oleh para petani,” kata Emil.
Sementara itu, Luluk Nur Hamidah menekankan pentingnya komitmen dari pemimpin dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan responsif. Dia berpendapat bahwa semua kebijakan harus bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.
”Kalau tujuan kita untuk mewujudkan Jatim makmur, harus dipastikan semua tata kelola kita adalah bekerja untuk bisa menciptakan kemakmuran. Berarti harus transparan, responsif, sigap, cepat, tidak ada korupsi dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Luluk.
Menurut Luluk, kepemimpinan daerah sangat berpengaruh pada tata kelola pemerintahan yang akan mengatur berbagai perubahan di Jawa Timur.
”Kami berdua tidak punya beban. Kami yakin Jatim lebih maju lagi kalau kepemimpinannya tidak punya utang dengan masa lalu,” ucap mantan anggota DPR ini.
Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan debat sebagai sarana pendidikan politik dan referensi sebelum memberikan suara. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan mereka. (Firda*)
