Sragen, kabarterdepan.com – Wacana pendirian Sekolah Rakyat di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, mendapat perhatian serius dari masyarakat setempat. Mereka berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dapat segera direalisasikan.
Lahan seluas 5,9 hektare milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Sragen diusulkan sebagai lokasi baru pembangunan Sekolah Rakyat. Sebelumnya, rencana pembangunan yang semula akan dilakukan di Karangtengah, Sragen Kota, dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen karena pertimbangan teknis.
Kepala Desa Kedawung, Riki Astono, menyatakan bahwa lokasi tersebut sangat strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Beberapa fasilitas umum sudah tersedia di sekitar lokasi. Kantor Polsek hanya berjarak 200 meter, Puskesmas 400 meter, Koramil 1 kilometer, serta klinik kesehatan pratama dan apotek sekitar 900 meter,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Riki menambahkan bahwa lahan tersebut juga berada di antara dua sekolah, yakni SMK Negeri 1 Mondokan dan SMP Negeri 1 Mondokan, yang semakin mendukung ekosistem pendidikan di kawasan tersebut.
Menurutnya, masyarakat Kecamatan Mondokan sangat mendukung pendirian Sekolah Rakyat. Dukungan juga datang dari Anggota DPR RI Komisi V, Sriyanto Saputro, yang telah meninjau langsung lokasi lahan pada Minggu (27/7/2025).
“Beliau mendukung penuh rencana ini dan telah melihat langsung calon lokasi Sekolah Rakyat,” ungkap Riki, yang juga dikenal sebagai kepala desa termuda di Kecamatan Mondokan.
Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menyatakan bahwa pemilihan lokasi di Mondokan sudah sangat tepat. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat akan berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Singensumonar—yakni kawasan utara Sungai Bengawan Solo yang meliputi Kecamatan Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan, dan Jenar.
“Sekolah Rakyat juga dapat membuka lapangan kerja baru, terutama bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi,” katanya.
Politisi PDIP Kabupaten Sragen itu berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh pengelolaan pendidikan yang profesional, sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan di Sragen.
Sementara itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyatakan bahwa realisasi pembangunan Sekolah Rakyat masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Realisasi Sekolah Rakyat masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” ujarnya singkat, usai membagikan bantuan pangan kepada penyandang disabilitas beberapa waktu lalu.(Masrikin)
