Jakarta, Kabarterdepan.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menghapus mekanisme kuota impor terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Keputusan ini diambil untuk menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka, adil, dan efisien.
Hal tersebut diumumkan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Di hadapan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan, Prabowo menyebut sistem kuota selama ini menjadi penghambat arus perdagangan dan menciptakan ketimpangan akses antar pelaku bisnis.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ujar Prabowo.
Presiden menilai sistem kuota rawan disalahgunakan karena hanya memberikan hak impor kepada segelintir perusahaan tertentu, sehingga berpotensi menciptakan praktik kartel dan harga yang tidak kompetitif. Dengan mekanisme terbuka, semua pelaku usaha bisa berpartisipasi tanpa hambatan administratif yang berlebihan.
Salah satu komoditas yang disebut secara khusus oleh Presiden adalah daging. Ia telah memerintahkan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka akses impor selebar-lebarnya kepada siapa pun yang memenuhi syarat.
“Siapa saja boleh impor, mau impor apa saja, silahkan buka saja. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” tegasnya.
Kebijakan ini juga sejalan dengan misi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menyebut dunia usaha sebagai “garda terdepan” dalam pembangunan ekonomi, dan karenanya perlu diberi ruang gerak yang lebih luas.
“Pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” katanya.
Selain itu, Presiden juga menyinggung persoalan penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan akan bertindak cepat jika menemukan praktik implementasi yang merugikan.
“Kalau ada implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Pemerintah pasti bertindak,” ucap Prabowo.
Langkah penghapusan kuota impor ini menjadi sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo untuk membangun sistem perdagangan yang lebih inklusif dan mendorong transformasi struktural dalam sektor ekonomi nasional. (Riris*)
