Jakarta, Kabarterdepan.com – Presiden Prabowo Subianto mengejutkan awak media saat seluruh wartawan diminta meninggalkan ruangan dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025) lalu.
Keputusan mendadak ini terjadi sebelum Prabowo menyampaikan pidato utama di hadapan sekitar 1.500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) padahal sebelumnya saat pembukaan hingga sambutan dari Kepala Danantara, Rosan Roeslani berlangsung terbuka.
Permintaan untuk mengosongkan ruangan dari media menimbulkan tanda tanya di kalangan media yang hadir. Namun seusai acara, Prabowo memberikan klarifikasi kepada wartawan terkait alasan di balik penutupan tersebut.
“Tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi, kan enggak enak kalau ditegur depan kalian,” ungkapnya.
Kendati demikian, Prabowo tidak merinci siapa saja direksi yang dimaksud.
Diketahui, dalam acara tersebut Prabowo hadir bersama 7 menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam Dewan Pengawas BPI.
Sementara, dalam kutipan pidato yang dirilis melalui laman resmi Presiden RI, Prabowo menyatakan bahwa pengelolaan Danantara Indonesia harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat. Ia menekankan pentingnya reformasi di tubuh BUMN dan meminta seluruh jajaran untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang dinilai tidak efisien atau bahkan menyimpang.
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien. Atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap seluruh jajaran direksi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk dari segi kinerja, etika, dan profesionalisme. Bahkan, pergantian direksi dianggap perlu dilakukan bila ditemukan penyimpangan atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas.
Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa proses pergantian jabatan harus tetap adil dan mengutamakan kompetensi, tanpa diskriminasi latar belakang.
“Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau partai politik. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tegasnya. (Riris*)
