Jakarta, Kabarterdepan.com – Langkah Istana Kepresidenan mencabut kartu identitas (ID) liputan milik reporter CNN Indonesia berbuntut panjang. Dewan Pers langsung turun tangan dan mengecam keras tindakan yang dinilai sebagai bentuk penghalangan kerja-kerja jurnalistik.
Insiden ini terjadi setelah jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, melontarkan pertanyaan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025). Tak lama berselang, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut ID Pers Istana miliknya.
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menegaskan pencabutan akses liputan tersebut tidak dapat dibenarkan dan berpotensi mencederai kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kami meminta akses liputan jurnalis CNN Indonesia segera dipulihkan,” tegas Komaruddin dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).
Dewan Pers Ingatkan Istana : Jangan Main-main dengan Kebebasan Pers
Komaruddin menyebut, pencabutan kartu identitas liputan tanpa alasan jelas merupakan langkah mundur bagi demokrasi. Ia khawatir tindakan ini menghambat hak publik memperoleh informasi yang akurat dan berimbang dari pusat pemerintahan.
Selain meminta pemulihan hak liputan, Dewan Pers juga mendesak Istana untuk memberi penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
“Tidak ada alasan yang bisa membenarkan penghalangan tugas jurnalistik, apalagi jika hanya karena sebuah pertanyaan kritis,” tambahnya.
Pernyataan CNN Indonesia
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi adanya pencabutan ID Pers Diana. Bahkan, seorang staf BPMI mengambil langsung kartu identitas tersebut ke kantor CNN Indonesia TV, Jakarta, Sabtu malam (27/9).
“Benar, telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Tepat pukul 19.15, seorang petugas BPMI mengambil ID Pers tersebut ke kantor kami,” ungkap Titin.
Menurutnya, pertanyaan Diana terkait MBG sangat kontekstual dan penting bagi publik. CNN Indonesia pun resmi melayangkan surat keberatan kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk meminta klarifikasi.
Istana Bungkam, Publik Bertanya-tanya
Di sisi lain, Mensesneg Prasetyo Hadi memilih bungkam ketika ditanya soal pencabutan ID Pers tersebut. Ia hanya berkomentar singkat saat ditemui di Kementerian Kesehatan.
“Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi,” ujarnya singkat.
Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers
Kasus ini menjadi perhatian luas karena terjadi tepat setelah Presiden Prabowo pulang dari lawatan luar negeri usai menghadiri Sidang Umum PBB. Banyak kalangan menilai tindakan Istana ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.
Dewan Pers menegaskan, insiden serupa tidak boleh terulang lagi di masa depan. “Pers harus bisa bekerja tanpa rasa takut dan intimidasi,” pungkas Komaruddin.
