Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com — Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui para pendamping sosial melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) bantuan sosial (bansos) secara serentak di seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima sesuai prosedur, digunakan sebagaimana mestinya, dan tepat sasaran. Monev dilakukan dengan metode sampling, mencakup verifikasi data penerima, pengecekan pencairan bantuan, serta dokumentasi pemanfaatan dana oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pendamping sosial turun langsung ke lapangan, menyambangi rumah-rumah warga, berdialog dengan penerima manfaat, dan mencatat kondisi riil yang dialami masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemensos untuk memperkuat akurasi data dan meningkatkan kualitas pelayanan bansos. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung, sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Kata Masyarakat Tentang Pendamping Sosial Turun Monev Bansos
Respons masyarakat terhadap kegiatan monev ini ternyata sangat positif. Di Kecamatan Bangsal, seorang ibu penerima bansos menyampaikan bahwa kehadiran pendamping sosial membuatnya merasa lebih yakin dan diperhatikan. “Kalau tidak ada pendamping, saya bingung harus mulai dari mana untuk mendapatkan bansos. Dengan adanya pengecekan ke rumah ini, berarti data saya beneran masuk ke Kemensos dan orang-orang di pusat tahu kalau kondisi saya ya benar-benar miskin,” ujarnya.
Di Kecamatan Sooko, seorang lansia mengungkapkan rasa terima kasih atas pendampingan yang diberikan. Ia merasa terbantu secara nyata, bukan hanya dalam bentuk informasi, tetapi juga dalam pendampingan fisik. “Saya tidak hanya dijelaskan, tapi juga diantar-jemput oleh pendamping untuk ambil bansos. Terima kasih sudah sabar dan perhatian. Apalagi didatangi lagi seperti ini, sehingga saya merasa diperhatikan,” tuturnya.
Sementara itu, di Kecamatan Trowulan, seorang ibu peserta pembinaan menyampaikan bahwa pendampingan langsung membuatnya lebih lancar mengikuti kegiatan pemberdayaan. “Terima kasih sudah mendampingi kami dengan sabar. Matur suwun sudah didatangi lagi, semoga bansosnya tetap lancar ke depan,” katanya.
Kadinsos Kabupaten Mojokerto Sambut Baik Kegiatan Monev Bansos
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Try Rahardjo, menyambut baik pelaksanaan monev oleh Kemensos. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran bansos yang lebih akurat dan berkeadilan. “Dengan data yang akurat dan terverifikasi, kami bisa menyusun kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Try Rahardjo juga menekankan pentingnya akses pemerintah daerah terhadap hasil monev, termasuk potret sosial ekonomi KPM yang terekam dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menyusun program perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, Dinas Sosial Mojokerto mengembangkan kanal pengaduan “SANG PATIH KESOS” (Sarana Pengaduan dengan Pelayanan Hati dan Kasih Sayang). Kanal ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau koreksi terkait penyaluran bansos secara langsung melalui WhatsApp. Respons masyarakat terhadap kanal ini cukup tinggi, menunjukkan antusiasme warga dalam ikut mengawasi jalannya program bantuan sosial.
Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Dorong Monev Bansos Jadi Ruang Pemberdayaan
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) bansos di Mojokerto mencerminkan pergeseran pendekatan dari sekadar pengawasan administratif menjadi proses pemberdayaan yang menyentuh langsung kehidupan warga. Pendamping sosial tidak hanya bertugas mencatat data, tetapi juga hadir sebagai mitra yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal, menjembatani kesenjangan informasi dan akses yang selama ini dirasakan oleh kelompok rentan.
Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial RI menekankan bahwa monev harus menjadi ruang dialog antara negara dan warga. Direktur Mardi Brilian Saleh menyampaikan bahwa monev bukan hanya soal kontrol, tetapi juga soal keberpihakan. “Pendamping sosial harus mampu membaca situasi, bukan hanya mencatat data. Dari situlah kebijakan yang berpihak bisa lahir,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan empatik dan kontekstual jauh lebih efektif dalam membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mardi menyoroti pentingnya membangun kapasitas pendamping sosial agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga fasilitator pemberdayaan. Dalam kegiatan monev bansos sembako di Jawa Timur, ia menyampaikan bahwa pendamping harus dibekali dengan pemahaman sosial, komunikasi publik, dan kemampuan analisis lokal. “Kami ingin mendorong agar pendamping sosial tidak hanya memverifikasi, tetapi juga membangun hubungan yang bermakna dengan masyarakat. Monev harus menjadi ruang dialog, bukan hanya kontrol,” tegasnya.
Kegiatan monev yang dilakukan di Mojokerto menjadi contoh nyata dari implementasi visi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan. Pendamping sosial tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga menjadi fasilitator pemberdayaan, penghubung informasi, dan pendengar aktif bagi warga. Dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif, monev bansos menjadi ruang kolaboratif yang menggabungkan data, empati, dan aksi nyata.
Model ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain sebagai praktik baik dalam tata kelola bantuan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika pendamping sosial hadir dengan pemahaman dan kepedulian, monev tidak lagi menjadi rutinitas birokratis, melainkan menjadi proses yang menghidupkan kembali makna kehadiran negara di tengah masyarakat.
