Jakarta, Kabarterdepan.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa para pimpinan DPR dan ketua umum partai politik telah sepakat untuk mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai menimbulkan kegaduhan publik.
“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara pimpinan DPR dan ketua umum partai melalui fraksi masing-masing. Ia menegaskan bahwa setiap anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pernyataan resmi tersebut dikeluarkan menyusul gelombang protes besar terkait besaran tunjangan DPR yang berujung ricuh hingga memakan korban.
Prabowo menambahkan, aparat kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan terhadap petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam penanganan demonstrasi tersebut.
“Petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.
Selain pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang membuat kegaduhan, DPR juga disebut telah sepakat untuk mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Berikut lima anggota DPR RI yang telah dicopot di antaranya:
1. Ahmad Sahroni resmi dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Nasdem
2. Nufa Urbach juga dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Nasdem
3. Uya Kuya resmi dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
4. Eko Patrio juga dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
5. Adies Kadir resmi dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). (Riris)
