Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, bersama jajaran eksekutif dan pimpinan DPRD Kota Mojokerto menghadiri rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Agenda tersebut merupakan bagian dari Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (IPKD-MCSP) untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, menegaskan bahwa undangan KPK ini bukanlah panggilan pemeriksaan, melainkan forum koordinasi bersama berbagai pemerintah daerah.
“Saya tegaskan, Pemkot Mojokerto tidak dipanggil untuk diperiksa. Ini murni rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah. Tidak hanya Kota Mojokerto, tetapi juga kabupaten/kota lain yang hadir dengan jadwal berbeda,” jelas Gaguk.
Gaguk juga menyayangkan adanya isu negatif yang beredar di salah satu media lokal. Menurutnya, kegiatan serupa sudah diikuti sejumlah daerah lain, seperti Pamekasan, Tulungagung, Batu, Ngawi, Gresik, hingga Bojonegoro.
Tiga Fokus Utama Pemkot Mojokerto di KPK
Plt. Inspektur Kota Mojokerto, Agung Moeljono, menambahkan bahwa ada tiga area utama yang dipaparkan Pemkot Mojokerto di hadapan Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI, yakni:
1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
“Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara pelaporan melalui JAGA.id dengan implementasi di lapangan, termasuk proyek strategis, dana hibah dan bansos, pokir DPRD, serta resiko dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2025,” terang Agung.
Capaian Tertinggi di Jawa Timur
Untuk tahun 2024, IPKD-MCSP Kota Mojokerto mencatat capaian terbaik di Jawa Timur. Hingga Agustus 2025, skor yang sudah dicapai adalah:
- Perencanaan: 50,41
- Penganggaran: 52,85
- PBJ: 75,33
- Layanan Publik: 50,97
- Manajemen ASN: 27,66
- Pengelolaan Barang Milik Daerah: 39,10
- Optimalisasi Penerimaan Daerah: 22,66
- Penguatan APIP: 35,30
Agung memastikan nilai tersebut masih akan terus meningkat seiring dengan pemenuhan data dukung hingga akhir 2025.
