Sragen, kabarterdepan.com – Di tengah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), warga Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen yang mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di Sragen sebagai alternatif utama untuk meningkatkan akses pendidikan.
Usulan ini dinilai sebagai respons dari kebijakan pendidikan, dan kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto. Sekolah rakyat juga diharapkan mampu menjawab keresahan sebagian masyarakat utamanya dalam sistem SPMB, pengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Terlebih Pemkab Sragen sudah melakukan survei lokasi di Kecamatan Mondokan Sragen yang diprioritaskan untuk pendirian sekolah rakyat.
Warga berharap sekolah rakyat dapat menjadi solusi memperkuat pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah perbatasan antar Kabupaten.
“Sekolah rakyat di Mondokan ini diperlukan untuk menunjang kebutuhan pendidikan di wilayah yang masih masuk dalam zona kemiskinan,” ujar Kepala Desa Kedawung, Riki Astono, Rabu (2/7/2025).
Dikatakan, program sekolah rakyat yang diusung Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait akses pendidikan dasar dan menengah, terutama pada masa penerimaan siswa baru.
“Semoga pemerintah pusat segera merealisasikan sekolah rakyat di Mondokan seperti yang diusulkan Pemkab Sragen,” ujarnya.
Harapan besar juga datang dari kalangan buruh tani. Mereka menilai sistem SPMB dengan jalur domisili dan afirmasi masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat, terutama pada jenjang sekolah menengah atas.
“Sekolah Rakyat bisa menjadi alternatif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos seleksi melalui tiga jalur dalam sistem SPMB,” ujar Giyono, warga Mondokan.
Masyarakat berharap Presiden Prabowo menyetujui penetapan Mondokan sebagai lokasi utama pendirian Sekolah Rakyat di Sragen.
“Terima kasih Pak Presiden atas kenaikan harga gabah untuk petani. Kami punya satu harapan lagi: mohon Sekolah Rakyat benar-benar direalisasikan di Kecamatan Mondokan,” imbuhnya.
Wacana pendirian sekolah rakyat di Mondokan mencuat setelah Pemkab Sragen membatalkan rencana awal pembangunan di Karangtengah, Sragen Kota, karena pertimbangan teknis. Sebagai gantinya, lahan seluas 5,9 hektare milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Sragen di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, diusulkan sebagai lokasi baru.
Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan, pemindahan lokasi ini mempertimbangkan hasil survei teknis yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pada 23 Juni lalu, Kementerian PU telah melakukan survei kelayakan di lokasi Technopark dan Mondokan,” jelas Sigit kepada media, Selasa (1/7/2025).
Ia menambahkan, pemerintah pusat berharap Sekolah Rakyat dapat melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA. Namun, integrasi dengan jenjang dasar harus mempertimbangkan aspek psikologis anak, terutama jika harus tinggal jauh dari keluarga.(Masrikin)
