Sragen, kabarterdepan.com – Kondisi memprihatinkan menyelimuti Gedung Balai Benih Hortikultura (BBH) yang terletak di lingkungan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.
Atap gedung tersebut ambrol, genteng berserakan, dan bangunan tampak tak terurus. Warga menilai, gedung yang dibangun sekitar tahun 2016 itu kini nyaris tak dapat difungsikan.
“Kondisinya memprihatinkan, hampir 75 persen atap gedung sudah ambrol,” ungkap Sutarji, warga Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Rabu (21/5/2025) siang.
Gedung yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan pertanian itu mulai mengalami kerusakan parah sejak akhir 2024. Hingga kini, belum ada upaya perbaikan, meskipun Dinas Pertanian setempat telah mengetahui kondisinya.
Koordinator BPP Kecamatan Mondokan, Rebin Yuli Setiawan, menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sragen telah melakukan survei langsung ke lokasi pada Januari 2025 dan menyatakan akan segera menindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sragen, Eka Rini Mumpuni Titi Lestari, menjelaskan bahwa terjadi perampingan struktur organisasi, sehingga UPTD BBH digabungkan dengan UPTD BBP di Kedawung.
Ia menyebutkan bahwa kondisi bangunan eks BBH saat ini sangat memprihatinkan. Material kayu sudah lapuk dan dimakan rayap. Karena dikhawatirkan membahayakan warga yang mungkin berteduh di bawahnya, staf setempat akhirnya menurunkan genteng bangunan tersebut.
“Agar gedung itu dapat dimanfaatkan kembali, kami telah mengusulkan rehabilitasi. Namun karena keterbatasan anggaran, usulan tersebut akan kami ajukan kembali tahun depan,” kata Eka Rini kepada media.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan proses penghapusan aset terhadap gedung BBH tersebut. Alasannya, saat ini tidak ada lagi petugas maupun program kerja aktif yang menggunakan fasilitas tersebut.
“Kegiatan BBH sudah tidak berjalan. Yang aktif hanya BPP. Maka jika tidak ada anggaran, kami akan usulkan penghapusan aset,” ujarnya singkat.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah gencarnya pemerintah pusat mendorong program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden. Program tersebut mencakup optimalisasi peran petani lokal, penguatan bibit unggul, serta revitalisasi infrastruktur pertanian. Idealnya, program besar ini harus didukung dengan infrastruktur memadai hingga ke tingkat kecamatan.
Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya merespons dengan wacana penghapusan aset, tetapi juga segera menyediakan fasilitas baru yang mendukung kegiatan pertanian dan program ketahanan pangan di daerah. (masrikin).
