Nasional, Kabarterdepan.com – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait minimnya keterbukaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Dalam wawancara bersama tujuh pemimpin redaksi media di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (7/4/2025), Presiden Prabowo mengaku awalnya mengira bahwa isu utama dalam RUU tersebut hanya menyangkut soal perpanjangan usia pensiun.
“Sebetulnya tadinya saya anggap Undang-Undang TNI adalah hanya masalah yang krusial masalah penundaan penambahan usia pensiun yang ada perubahan, yang lain kan tidak ada,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR ingin segera menyelesaikan pembahasan RUU tersebut, terutama terkait usia pensiun bagi Panglima TNI hingga kepala staf, demi kesinambungan kepemimpinan di tubuh militer.
“Karena kita mengalami suatu fenomena, dalam berapa tahun itu, Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti,” ujarnya.
Presiden Prabowo menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya tak perlu terjadi. Ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintah hanyalah untuk memperpanjang masa tugas para petinggi TNI demi efektivitas kerja.
“Jadi menurut saya is a non-issue, rakyat juga tahu kok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo membantah keras anggapan bahwa revisi UU TNI akan menghidupkan kembali dwifungsi militer.
“Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi. Come on, nonsense, itu saya katakan. Tidak ada niat TNI untuk keluar ke politik,” ujarnya dengan tegas.
Ketika disinggung soal minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi serta belum terbukanya draf RUU ke publik, Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua partai politik, termasuk oposisi, telah mempelajari isi draf tersebut.
“Tapi kan dipelajari oleh semua partai termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Ini kan sudah berjalan belasan tahun, Anda paham kan kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsyir mereka kerja berapa hari tanpa berhenti,” jelasnya. (Riris*)
