Jakarta, Kabarterdepan.com – Guntur Romli, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengaku belum mengetahui proses pembuatan video monolog Hasto Kristiyanto yang menuduh Presiden Joko Widodo sebagai penginisiasi revisi Undang-Undang KPK. Video tersebut diunggah di YouTube pada 22 Februari 2025.
Guntur menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberikan konfirmasi terkait video itu setelah Hasto ditahan oleh KPK pada 20 Februari karena terlibat dalam obstruction of justice terkait kasus Harun Masiku.
Sebelumnya, Guntur pernah menyebut bahwa Hasto berencana mengungkapkan video yang diduga berisi bukti skandal yang melibatkan Jokowi jika proses hukum terhadap Hasto terus berlanjut. Guntur juga mengungkapkan bahwa Hasto sempat menyampaikan informasi terkait video itu kepadanya, dan ia menduga video tersebut berkaitan dengan skandal yang sedang dibicarakan.
Dalam video tersebut, Hasto membantah tuduhan bahwa PDIP terlibat dalam revisi Undang-Undang KPK, dan menyatakan bahwa inisiatif revisi berasal dari Jokowi setelah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution berencana mencalonkan diri sebagai wali kota.
“Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka,” ujar Hasto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2).
Hasto juga menyebutkan bahwa Jokowi memerintahkan seorang menteri untuk memulai revisi itu, dan menteri tersebut menyebutkan bahwa sekitar US$ 3 juta diperlukan untuk memperlancar revisi.
Namun, Utje Gustaaf Patty, Ketua Umum Bara JP, membantah tuduhan Hasto dan menjelaskan bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif dari parlemen, termasuk fraksi PDIP, dan Jokowi menolak beberapa poin dalam revisi tersebut. (Tantri*)
