Sragen, kabarterdepan.com –
Masyarakat yang berprofesi sebagai petani karamba masih belum bisa menerima atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di area Waduk Kedungombo (WKO)
Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang untuk mendukung transisi program energi bersih dan hijau. Namun kemunculan PLTS masih menjadi momok tersendiri bagi para petani karamba.
Kekhawatiran itu muncul dibenak para petani semenjak adanya pembahasan rencana pendirian PLTS terapung berdaya tenaga listrik sebesar 100 Megawatt tersebut.
Petani karamba, di tiga wilayah yakni Kabupaten Boyolali, Grobogan dan Sragen yang masuk dalam area WKO itu menolak pembangunan PLTS jika mengganggu pekonomian masyarakat setempat yang sudah diwariskan berpuluh-puluh oleh nenek moyangnya.
Mereka juga sempat mengungkit saat terjadinya konflik penolakan pembangunan Waduk Kedungombo yang berujung pengusiran secara halus ribuan masyarakat dengan wadah tranmigrasi besar-besaran yang terjadi 1984 hingga 1989 yang lalu.
“Orang tua, nenek moyang kami dulunya ada di Bendung Kedungombo ini, dibawah air ini pernah menjadi hak milik otang tua kami, bahkan ari-ari bayi orang tua kami ada masih tertanam disini,” ujar salah satu petani karamba yang hadir dalam pertemuan konsultasi masyarakat sekitar Kedungombo yang dilakukan oleh anak perusahaan PT PLN (Persero) yakni PT Indonesia Power, Senin (11/2/2025).
Dalam konsutasi itu, para petani meminta kepada pemerintah agar nasib para petani karamba dan masyarakat lainnya yang menggantungkan hidupnya di Waduk Kedungombo agar diperhatikan.
“Kami tidak mau nasib kami seperti orang tua terdahulu yang tergusur imbas program pemerintah, kami tidak menolak pembangunan PLTS, kami mendukungnya tapi dengan catatan jangan ambil hak sumber kehidupan kami,” imbuhnya.
Kekhawatiran petani ini sangat beralasan, warga mengungkapkan, sirkulasi ekonomi di bidang perikanan yang telah berjalan di Kedungombo selama ini mencapai Rp1,9 triliun di setiap tahunnya.
Warga cenderung takut jika kehadiran PLTS Terapung akan merusak ribuan usaha karamba tempat para petani membudidaya ikan yang sudah tertata ibarat sudah menyatu dengan alam perairan Kedungombo akan tergusur tanpa ada solusi yang membuat keboncosan investasi usaha yang dirintis petani selama puluhan tahun.
“Tidak mudah bagi kami para petani karamba saat ada peristiwa alam Upwelling akibat masa air Waduk Kedung Ombo dari lapisan bawah naik ke permukaan yang dapat mengakibatkan ribuan ikan mati mendadak,” ujar petani lainnya.
Dijelaskan, sementara ini jika terjadi Upwelling yang bisa dilakukan petani hanya memindahkan atau menggeser karamba berisi ikan ke spot air yang aman dari ancaman Upwelling.
“Kita hanya butuh ruang supaya ikan dikaramba kami aman dari fenomena alam itu,” pintanya.
Untuk itu, warga melalui tim kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor menekankan agar ada kejelasan mengenai ‘site plan’ proyek PLTS Terapung, agar ada kepastian soal titik letak panel PLTS dengan karamba milik warga, sehingga tidak terjadi penggusuran lokasi.
“Site plan harus jelas dulu, supaya proyek tersebut tidak berdampak pada tata letak karamba ikan milik warga,” kata Minarno, S.H., M.H saat penyampaian pendapat dalam forum konsultasi itu.
“Jangan memaksakan ke progres lain dulu sebelum site plan ini tuntas,” imbuhnya.
Diketahui, ada sebanyak 6.600 kotak karamba yang beroperasi di area WKO, jumlah sepertiganya berada di wilayah Ngasinan, Desa Ngargotirto dan sisanya tersebar dibeberapa wilayah seperti Desa Ngargosari Sumberlawang, Desa Gilirejo Baru Miri, dan Desa Wonoharjo Boyolali.
Pengurus LBH GP Ansor, Ahmad Husaini, S.H., M.H menambahkan, pihaknya melakukan pendampingan terhadap warga yang nantinya terdampak proyek PLTS di wilayah tersebut. Pihaknya mengungkapkan, pada dasarnya warga sangat menolak terhadap rencana PLTS yang mengenai karamba.
“Pada dasarnya warga sangat menolak terhadap rencana PLTS yang mengenai karamba,” katanya.
Disisi lain, staf Devisi Pengembangan Bisnis PLN Indonesia Power Imam Sulistyo menjelaskan, jika program PLTS Terapung ini adalah wujud migrasi pembangkit yang berpolusi dari batu bara ke pembangkit listrik yang ramah lingkunga sesuai dengan arahan Presiden.
Dikatakan, PLTS Terapung ini dalam rangka mewujudkan gagasan yang dihasilkan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM. bahwa di Indonesia terdapat banyak Waduk yang bisa untuk dimanfaatkan sumber energi ramah lingkungan salah satunya Waduk Kedungombo.
Selanjutnya, mengenai gagasan itu, Kementerian ESDM kemudian menyampaikan kepada PLN. Bersamaan itu, PLN juga memiliki program mengembangkan PLTS Terapung.
“Sehingga, dengan ini kami berupaya untuk menjalankan program tersebut,” katanya.
Imam menyatakan jika konsutasi publik ini sudah dikukan sejak tahun 2023 hingga 2025, dari hasil diskusi ini memunculkan beberapa masukan dari masyarakat.
“Dalam rangkaian konsul publik ini terus terang kami banyak masukan, persoalan muncul ketika desain kami tidak diterima oleh kementrian PUPR, namun sudah ada perubahan,” katanya.
“Fokus kami saat ini adalah Upwelling, untuk karamba desain akhir sudah tidak ada karamba yang akan tergusur,” imbuhnya.
PLN Indonesia power juga memastikan, jika nantinya ralisasi pembangunan PLTS Terapung ini tidak menganggu perekonomian masyarakat sehingga keduanya bisa berjalan.
“Kami komitmen tidak akan menngusur atau menghilangkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Masrikin).
