Nasional, Kabarterdepan.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perlu melakukan evaluasi menyusul penundaan banyak proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh para investor.
Menurut Sarman, pemerintah harus menyelidiki secara mendalam apa yang menjadi penyebab utama dari penundaan ini, agar dapat merespons dengan tepat terhadap proyek-proyek IKN yang hanya berlanjut sampai tahap peletakan batu pertama, namun kemudian terhenti.
Sarman menyarankan agar pemerintah mengundang investor yang proyeknya terhenti di IKN untuk berdialog guna mencari solusi atas masalah yang ada, agar hambatan-hambatan yang terjadi bisa diketahui secara langsung.
“Saya rasa ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah dan jug[a terhadap badan Otorita IKN dalam hal ini,” kata Sarman, Jumat (24/1).
Sarman juga menegaskan bahwa meskipun Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, terdapat kemungkinan adanya kendala-kendala yang dialami oleh para investor selama ini.
Untuk mengetahui hambatan tersebut, diperlukan komunikasi terbuka antara pemerintah dan investor.
Sarman menyebutkan beberapa kemungkinan masalah yang mungkin dihadapi oleh para pengusaha, seperti masalah perizinan, tata ruang, status tanah, atau bahkan masalah-masalah lain yang lebih spesifik.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa banyak proyek swasta di IKN yang belum dilanjutkan meskipun sudah dilakukan peletakan batu pertama.
Ia menyatakan bahwa meskipun banyak proyek yang telah memulai tahap groundbreaking, sangat sedikit yang akhirnya benar-benar dimulai pembangunannya.
Berdasarkan data dari Otorita IKN, total anggaran pembangunan IKN telah mencapai Rp147,41 triliun, dengan sebagian besar dana berasal dari anggaran pemerintah (APBN) yang mencapai sekitar Rp89 triliun.
Sementara itu, pembangunan yang didanai oleh sektor swasta baru mencapai Rp58,41 triliun, angka yang jauh di bawah target investasi IKN pada tahun 2024 yang dipatok sebesar Rp100 triliun.
Lebih jauh lagi, komposisi pendanaan untuk IKN juga belum sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp460 triliun hingga tahun 2045, di mana hanya 20 persen dari jumlah tersebut yang akan dibiayai oleh APBN, sementara 80 persen sisanya diharapkan berasal dari investasi swasta. (Tantri*)
