Nasional, Kabarterdepan.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah program strategis yang dirancang untuk menyelesaikan beragam persoalan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.
Program ini bertujuan untuk menjadi solusi dalam menangani sengketa yang sering terjadi antara perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus mendukung peningkatan daya saing industri di tingkat nasional.
“Dengan adanya Desk Ketenagakerjaan ini, kami ingin menyediakan sebuah wadah yang memungkinkan penyelesaian sengketa industri dan ketenagakerjaan melalui berbagai tahapan yang jelas. Proses tersebut dimulai dari pelaporan masalah, dilanjutkan dengan mediasi, hingga penegakan hukum apabila diperlukan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat melakukan wawancara di acara doorstop pada Sabtu (20/1).
Jenderal Listyo juga menyampaikan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi saluran yang memudahkan pekerja untuk mengajukan keluhan atau masalah yang mereka hadapi di tempat kerja, sehingga tercipta komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara kedua belah pihak.
Kapolri menambahkan bahwa hubungan industrial yang baik dan harmonis akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Dengan hubungan yang stabil, kualitas produksi dalam negeri dapat ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuan kami adalah agar kualitas produksi kita mampu memenuhi permintaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Polri tersebut dan menilai bahwa peluncuran Desk Ketenagakerjaan ini adalah langkah yang sangat strategis.
Menurutnya, program ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan perusahaan di Indonesia.
“Kami sangat mendukung diluncurkannya Desk Ketenagakerjaan ini. Kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan, baik yang bersifat administratif maupun yang menyangkut tindak pidana. Dengan adanya sistem yang jelas dan cepat ini, diharapkan masalah-masalah yang selama ini memerlukan waktu lama untuk diselesaikan dapat ditangani dengan lebih efisien,” kata Prof. Yassierli.
Menteri Yassierli juga menekankan bahwa terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan memberikan kepastian hukum akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas di sektor industri.
Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada daya saing Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global.
“Harapan kami adalah agar langkah ini dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Andi Gani Nenawea, Penasihat Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan yang juga merupakan Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian luar biasa Kapolri terhadap isu-isu buruh di Indonesia.
Ia bahkan menyebut Jenderal Listyo sebagai “pemecah masalah” yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan buruh dengan cara yang bijaksana dan damai.
“Dengan kepemimpinan Pak Kapolri, banyak masalah besar yang terkait dengan buruh telah berhasil diselesaikan. Salah satunya adalah penyelesaian masalah terkait upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu, yang dapat diredam dengan cara damai tanpa ada bentrokan,” ungkap Andi Gani.
Ia juga menyampaikan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri telah menarik perhatian dari berbagai negara di dunia, khususnya di kawasan ASEAN.
Empat negara, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif ini dan bagaimana penerapannya di Indonesia.
“Ini adalah langkah pertama di dunia, di mana pihak kepolisian memiliki unit khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan, baik yang bersifat administratif maupun yang terkait dengan tindak pidana. Kami bangga inisiatif ini mendapat perhatian internasional,” tambah Andi Gani.
Dengan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri, yang melibatkan kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan serikat buruh, diharapkan dapat tercipta suasana yang lebih kondusif bagi industri dan pekerja.
Program ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan industrial, menyelesaikan sengketa dengan lebih efisien, dan pada akhirnya mendorong perkembangan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera. (Tantri*)
