Jakarta, Kabarterdepan.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar masyarakat ikut berkontribusi melalui sumbangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan anggaran negara untuk mendanai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, namun Sultan menilai bahwa keberlanjutan program ini memerlukan dukungan tambahan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pak Prabowo dan Mas Gibran betul-betul ingin memastikan program ini berjalan maksimal. Namun, kita semua memahami bahwa anggaran negara memiliki keterbatasan. Tidak semua bisa dialokasikan untuk program makan bergizi gratis,” ujar Sultan dalam pernyataannya di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).
Ia menyoroti sifat masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan dan gemar bergotong royong. Sultan menyebut, sifat ini bisa dimanfaatkan untuk menyukseskan program MBG. Salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan sistem zakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pendanaan, program ini dapat berjalan lebih maksimal tanpa sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah.
“Saya melihat ada DNA masyarakat Indonesia yang suka berbagi dan bergotong royong. Mengapa kita tidak menggunakan potensi zakat yang luar biasa besar untuk mendukung program ini? Dengan begitu, masyarakat juga bisa berkontribusi langsung dalam menyukseskan program makan bergizi gratis,” jelasnya.
Selain itu, Sultan menyampaikan bahwa pihaknya telah menjajaki kerja sama internasional untuk mendukung program ini. Ia mengungkapkan bahwa beberapa negara, termasuk Jepang, sudah menunjukkan kesediaan mereka untuk memberikan bantuan.
“Saya sudah berbicara dengan beberapa duta besar negara lain dan mempromosikan program ini. Jepang, misalnya, telah mulai memberikan dukungan. Ini adalah langkah yang sangat positif. Saya berharap lebih banyak negara ikut berkontribusi untuk mendukung program ini,” lanjut Sultan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh alias Ninik memastikan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis tetap sebesar Rp71 triliun, sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah sebelumnya. Meski begitu, Ninik mengungkapkan bahwa DPR telah melakukan penyesuaian alokasi anggaran, di mana dana untuk dukungan manajemen dikurangi dan dialihkan langsung ke program.
“Tetap Rp71 triliun, hanya ada penyesuaian alokasi. Dana untuk dukungan manajemen kami kurangi agar bisa dialihkan langsung ke pelaksanaan program. Tapi anggaran per porsi tetap sama, yakni Rp10 ribu,” ungkap Ninik saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
Ia menambahkan bahwa penyesuaian tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya.
Sultan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Selain dapat meringankan beban pemerintah, keterlibatan rakyat juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
“Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah tidak perlu bekerja sendiri. Ini akan menjadi kolaborasi yang hebat antara rakyat, pemerintah, dan bahkan komunitas internasional. Kita ingin memastikan program ini benar-benar berjalan maksimal,” pungkas Sultan.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga negara sahabat, dapat menjadi solusi untuk menjamin keberlanjutan program ini. Sultan berharap usulan tersebut dapat segera diimplementasikan agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar mencapai tujuannya. (Firda*)
