Jakarta, Kabarterdepan.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan kerja dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (10/1/2025).
Pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus diskusi strategis mengenai salah satu program prioritas nasional, yaitu pembangunan 3 juta rumah. Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden RI Prabowo Subianto dalam memastikan pemerataan akses perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Program ini dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni kelompok masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.
“Presiden Prabowo telah mencanangkan visi besar untuk menjamin tersedianya rumah yang layak dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di desa dan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program ini menjadi langkah konkret untuk mendukung keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan perumahan di Indonesia,” jelas Maruarar Sirait.
Target awal pada tahun 2025 adalah pembangunan 500.000 unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah. Lahan untuk program ini akan diambil dari berbagai sumber strategis, termasuk aset negara yang berasal dari penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan optimalisasi sumber daya tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat realisasi target program ini.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan dukungan penuh Polri terhadap keberhasilan program ini. Ia menyampaikan bahwa Polri akan berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan pengawasan, memastikan semua tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan bebas dari kendala, termasuk potensi masalah hukum yang mungkin muncul.
“Polri berkomitmen penuh untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Kami siap mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan lancar dan mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan hunian layak,” ujar Kapolri.
Selain dukungan pengamanan dan pengawasan, Polri juga akan berperan dalam memastikan distribusi lahan dan proses pembangunan dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk menghindari konflik agraria atau masalah hukum yang dapat menghambat pelaksanaan program.
Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan rasa terima kasih atas sinergi yang terjalin antara kementeriannya dan Polri. Menurutnya, dukungan Polri tidak hanya memperkuat pelaksanaan program ini, tetapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam mendukung visi besar Presiden.
“Kerja sama ini sangat penting, karena program ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, memiliki akses terhadap hunian layak dan sanitasi yang baik,” papar Maruarar.
Program ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kesenjangan akses perumahan yang selama ini masih menjadi tantangan di Indonesia. Selain menciptakan hunian layak bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Dengan kerja sama yang erat antara kementerian, Polri, dan berbagai pihak terkait, pemerintah optimis bahwa target pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai sesuai jadwal. Kapolri juga mengimbau seluruh jajaran di tingkat daerah untuk mendukung program ini melalui langkah-langkah yang bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Ini adalah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dan keberhasilannya akan menjadi wujud nyata pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Polri akan terus mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial,” pungkas Jenderal Listyo Sigit.
Program pembangunan 3 juta rumah ini menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah menciptakan pemerataan pembangunan, memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama atas hunian layak, dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera di masa depan. (Firda*)
