Jakarta, Kabarterdepan.com – Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah organisasi internasional yang mewadahi kerja sama negara-negara berkembang. Pengumuman ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil, Senin (6/1/2025).
Menandai awal baru bagi peran Indonesia di panggung global. Keputusan ini sebelumnya telah disepakati pada KTT BRICS di Johannesburg pada 2023, namun baru diresmikan tahun ini.
Langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS pertama kali disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat KTT BRICS di Kazan, Rusia, mewakili Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Sugiono menyampaikan alasan strategis di balik keputusan tersebut.
“Merupakan suatu kehormatan, bagi saya sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia, untuk mengumumkan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan menjadi anggotanya. Dengan demikian, Indonesia akan dapat lebih mendukung upaya BRICS untuk memajukan arah dan kepentingan negara-negara di belahan bumi selatan serta memberikan kontribusi bagi pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya.
BRICS adalah organisasi internasional yang dibentuk pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, dengan nama awal BRIC. Pada 2010, Afrika Selatan bergabung sebagai anggota kelima, sehingga organisasi ini berubah nama menjadi BRICS.
Organisasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan dalam tatanan dunia dengan memperkuat posisi negara berkembang di tengah dominasi negara-negara maju.
Kini, dengan tambahan anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, BRICS menjadi salah satu blok ekonomi dan politik terbesar di dunia. Negara-negara anggotanya memiliki PDB gabungan lebih dari $28,5 triliun, yang setara dengan 28% ekonomi global.
Keanggotaan ini membawa peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di forum internasional dan meningkatkan kerja sama dengan sesama negara berkembang. Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menilai keanggotaan di BRICS dapat memperkuat fundamental ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
“Keanggotaan ini adalah peluang besar untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi,” paparnya.
Selain itu, BRICS juga menjadi platform bagi Indonesia untuk memperjuangkan suara negara-negara berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi aktif di dalam organisasi ini.
“Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Indonesia akan berkontribusi aktif pada agenda BRICS, termasuk memperkuat kerja sama ekonomi, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan,” tulis Kemenlu dalam keterangan resminya.
Namun, bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga membawa tantangan, terutama terkait hubungan dengan negara-negara Barat yang selama ini menjadi mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi.
Akbar Kurnia Putra, dosen hukum internasional dari Universitas Jambi, mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan luar negeri.
“Ini artinya, peran Indonesia dalam mengambil keputusan global semakin diperhitungkan. Namun, bergabungnya Indonesia juga membawa tantangan, terutama dalam hubungan dengan negara-negara Barat yang selama ini menjadi mitra strategis. Untuk itu, diperlukan kebijakan luar negeri yang bijak agar tidak berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri,” ungkapnya.
Dengan tantangan tersebut, Akbar menyarankan agar pemerintah fokus memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk memperkuat posisi diplomatik sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat.
Keputusan bergabung dengan BRICS menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam dinamika global. Meskipun menghadapi tantangan, keanggotaan ini diharapkan membawa manfaat ekonomi, meningkatkan daya tawar diplomatik, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang.
Pemerintah diharapkan mampu mengelola peluang dan tantangan ini dengan bijak untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang semakin berpengaruh di dunia. (Firda*)
