Jakarta, Kabarterdepan.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pidatonya dalam acara pelantikan pejabat manajerial Kementerian HAM, (31/12/2024) memicu kontroversi.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai secara terbuka mengaku tidak memiliki istri selama 13 tahun, namun memiliki tiga pacar. Pernyataan itu menuai beragam reaksi dari masyarakat, terutama karena dinilai tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara.
Ucapan Pigai yang disampaikan dalam acara resmi Kementerian HAM ini dianggap tidak sesuai dengan posisi strategisnya sebagai Menteri HAM. Banyak warganet mengkritik bahwa pernyataan tersebut mencerminkan ketidakwajaran, bahkan membuka aib pribadi yang seharusnya tidak diumbar. Kritik semakin meluas karena ucapan itu dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai etika seorang pejabat publik.
Dalam pidatonya, Pigai juga memberikan peringatan kepada para pejabat Kementerian HAM agar tidak terlibat dalam praktik tidak etis, termasuk berjudi dan berselingkuh.
“Tidak boleh main mata, baik antarpejabat laki-laki maupun perempuan. Kalau ketahuan, saya tidak segan mencopot jabatan mereka,” tegasnya.
Namun, alih-alih mendapat pujian atas peringatannya, pernyataan pribadinya tentang hubungan asmara justru menjadi sorotan utama publik. Banyak yang merasa bahwa seorang menteri seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi, terutama di forum resmi.
Ini bukan pertama kalinya Natalius Pigai menuai kontroversi. Pada Oktober 2024, ia sempat mengajukan permintaan kenaikan anggaran Kementerian HAM secara signifikan, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Selain itu, ia juga meminta tambahan 2.500 pegawai baru untuk Kementerian HAM.
Permintaan tersebut langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Dalam pernyataannya, Hotman mempertanyakan dasar logis dari permintaan tersebut. Menurutnya, tugas utama Kementerian HAM adalah pencegahan pelanggaran dan identifikasi korban, bukan penindakan hukum yang membutuhkan anggaran besar atau personel tambahan.
“Kementerian HAM seharusnya fokus pada pelaporan dan pencegahan, bukan malah meminta anggaran yang tidak masuk akal. Tugas mereka bukan menindak, melainkan mendukung aparat penegak hukum dengan data dan rekomendasi,” kata Hotman Paris dalam sebuah unggahan media sosial.
Natalius Pigai, yang lahir pada 25 Desember 1975 di Papua, dikenal sebagai tokoh yang memiliki perjalanan karier panjang di bidang HAM dan aktivisme sosial. Sebelum menjabat sebagai Menteri HAM, Pigai telah aktif di berbagai organisasi seperti WALHI, KontraS, dan Petisi 28.
Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada periode 2012-2017, di mana ia menjadi satu-satunya perwakilan Papua di lembaga tersebut. Pengangkatannya sebagai Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 membawa harapan besar dari berbagai pihak untuk reformasi di bidang HAM.
Selain kiprahnya sebagai aktivis, Pigai memiliki latar belakang akademis yang mumpuni. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari STPMD “APMD” Yogyakarta pada tahun 1999, dan melanjutkan pendidikan di bidang statistika di Universitas Indonesia. Pengalamannya juga mencakup peran sebagai staf khusus, penyelidik swasta, dan konsultan bisnis di perusahaan nasional maupun internasional.
Selama menjabat sebagai Menteri HAM, Pigai dikenal dengan pendekatan blak-blakan yang sering kali memicu perdebatan. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah larangan berjudi bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian HAM. Pigai bahkan menegaskan akan langsung mencopot pejabat yang terbukti terlibat dalam perjudian, baik secara daring maupun luring.
“Tidak boleh ada judi, baik online maupun offline. Jika ada yang terbukti, langsung saya copot. Saya tidak main-main soal ini,” paparnya dalam sebuah wawancara.
Selain itu, Pigai juga mendorong transparansi di Kementerian HAM dengan membuka berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, untuk masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran HAM.
Sebagai Menteri HAM, Natalius Pigai memikul tanggung jawab besar untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Namun, berbagai kontroversi yang menyertainya dapat menjadi hambatan dalam menjalankan tugas tersebut.
Pengamat menilai, Pigai perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan dan kebijakan, mengingat perannya yang sangat strategis. Masyarakat berharap ia mampu menjaga profesionalisme dan fokus pada reformasi yang lebih substantif di bidang HAM.
Kontroversi yang melibatkan Pigai menjadi pelajaran penting bahwa setiap pejabat publik harus mengutamakan etika, integritas, dan sensitivitas terhadap opini publik dalam menjalankan tugasnya. Akankah Natalius Pigai mampu menjawab tantangan ini? Hanya waktu yang akan menjawab. (Firda*)
