Jakarta, Kabarterdepan.com – Abu Janda, Wakil Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran, meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti Utusan Khusus Toleransi dan Moderasi, Gus Miftah dengan orang yang peduli dengan kasus intoleransi.
Pegiat sosial media yang juga akrab disapa Permadi Arya ini menyampaikan pandangannya dalam sebuah pernyataan yang mencerminkan keprihatinan atas meningkatnya kasus intoleransi di Indonesia, Kamis (5/12/2024).
Dalam pernyataannya di akun resmi Instagram-nya @permadiaktivis2, Abu Janda menyoroti sejumlah kasus intoleransi yang terjadi, termasuk pembubaran ibadah Kristen di Tarik, Sidoarjo, dan pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Pria yang memiliki nama asli Heddy Setya Permadi mengingatkan bahwa kasus-kasus ini dapat memicu konflik horizontal dan mengancam persatuan bangsa jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kami melihat ini sebagai kesempatan Bapak Presiden untuk mengevaluasi posisi Utusan Khusus Toleransi dan Moderasi. Jabatan ini penting untuk diisi oleh seseorang yang kompeten di bidangnya, agar mampu menangani isu-isu intoleransi dengan efektif,” ujar Permadi.
Ia juga memohon agar posisi tersebut diberikan bukan hanya karena jasa di tim sukses (timses) saja. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam menangani isu toleransi dan keberagaman.
Permadi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam permintaan ini.
“Saya tidak meminta jabatan di pemerintahan Bapak Presiden. Gaji saya sekarang, Alhamdulillah, tiga kali, lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma Rp 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra kasihlah posisi Utusan Khusus Toleransi dan Moderasi ini kepada orang Kristen saja pak agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini,” tutur Abu Janda dalam postingan Instagram miliknya.
Ia berharap Presiden Prabowo dan Partai Gerindra mempertimbangkan masukan ini sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari potensi disintegrasi akibat intoleransi.
Masukan ini mencerminkan keinginan berbagai pihak agar pemerintah memperkuat komitmen dalam membangun toleransi dan keberagaman di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait pernyataan tersebut. (Redaksi*)
