Jakarta, Kabarterdepan.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per hari. Keputusan ini diambil setelah melalui rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Presiden, Jumat (29/11/2024), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini awalnya dirancang dengan anggaran Rp15 ribu per anak per hari. Namun, setelah mempertimbangkan alokasi anggaran negara, pemerintah menetapkan angka minimum Rp10 ribu per hari.
“Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari,” tuturnya.
Angka tersebut tetapkan Presiden Prabowo untuk memastikan bantuan ini dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Presiden Prabowo menyoroti bahwa program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki tiga hingga empat anak. Dengan bantuan ini, setiap keluarga diperkirakan akan menerima Rp30-40 ribu per hari atau sekitar Rp2,7 juta per bulan.
“Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyaraka, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran Rp15 ribu per anak yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi acuan awal.
“Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih,” jelas Dadan, Selasa (26/11/2024), di Istana Kepresidenan.
Dadan juga mengatakan implementasi di lapangan akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” tambah Dadan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, terutama di daerah yang rentan terhadap masalah gizi buruk. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia, sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.
Dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program ini juga menjadi kunci untuk memastikan seluruh keluarga yang membutuhkan mendapatkan manfaatnya. (Riris*)
