Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com- Debat publik kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Mojokerto yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto di Ayola Sunrise Hotel, Kota Mojokerto, Kamis (7/11/2024) malam diwarnai protes dari pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi.
Di dalam salah satu segmen di debat tersebut, panelis membuat pertanyaan dengan mengutip data yang salah. Panelis menyebut rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Mojokerto hanya 9,5. Padahal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, RLS Kota Mojokerto tahun 2023 mencapai 11,05.
“RPJMD Mojokerto, salah satu misi adalah meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif. Namun mirisnya menurut data Badan Pusat Statistic (BPS) Kota Mojokerto Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk adalah 9,5 tahun, setara dengan tingkat pendidikan SMP. Pertanyannya adalah langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk memastikan peningkatan RLS?” demikian pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator.
Pertanyaan itu awalnya ditujukan kepada calon Wali Kota Mojokerto nomor urut 01 Junaedi Malik. Kemudian ditanggapi oleh calon Wali Kota Mojokerto nomor urut 02 Ika Puspitasari. Pada kesempatan itu, Ning Ita (sapaan akrab Ika Puspitasari) mengoreksi data yang disampaikan panelis.
“Saya ingin sekaligus merevisi tadi pertanyaan dari panelis sepertinya ada data yang salah disampaikan, kalau rata-rata lama sekolah Kota Mojokerto 9,5 itu salah, mohon panelis bisa googling data BPS, yang benar adalah 11,5,” ujar Ning Ita.
“Kalau 9,5 itu adalah rata-rata lama sekolah Kabupaten Mojokerto, jadi datanya salah, jadi saya disini ingin merevisi karena saya sudah membuka data BPS bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Mojokerto adalah 11,5, harapan lama sekolah Kota Mojokerto 14,4, jadi sudah kategori tinggi kalau dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur,” imbuhnya.
Dalam konferensi pers seusai debat, Ning Ita yang pernah menjabat Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023 ini mengaku menyayangkan kesalahan data yang disampaikan panelis. Kesalahan data itu dinilai dapat menjerumuskan dan mendiskreditkan pemerintahan sebelumnya.
“Itu menjerumuskan, tolong ini menjadi atensi bagi KPU, kalau ada pertanyaan yang tidak pas itu bisa dikoreksi jangan kemudian dibawa ke ruang publik, apalagi ini disampaikan di televisi yang bisa dilihat oleh semua pihak, sehingga ini mendiskreditkan bagi pemerintahan yang sebelumnya,” protesnya.
Ning Ita kemudian berencana mengirim surat protes resmi kepada KPU Kota Mojokerto sebagai penyelenggara debat. Ini semata-mata agar menjadi atensi bagi KPU dalam menentukan para panelis.
“Biar jadi atensi KPU, jangan terjadi lagi yang seperti ini, panelisnya dipertanyakan kredibilitasnya, data BPS itu lo dirilis semua orang bisa melihat, sayang banget itu, menjatuhkan itu, saya protes resmi ke KPU, sangat protes, surat resmi ke KPU, dipertanyakan KPU nya dalam menentukan panelis yang kredibilitasnya dipertanyakan,” pungkas Ning Ita.
Sementara itu Anggota KPU Kota Mojokerto Ulil Abshor mengatakan, dalam hal terkait petunjuk teknis (Juknis) debat, ada pihak-pihak yang diatur, salah satunya tim perumus dan panelis. Untuk panelis ini ada beberapa kualifikasi, termasuk dari kalangan professional, akademisi dan tokoh masyarakat. Pihaknya menjamin para panelis tetap netral dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan.
“Kebetulan untuk panelis saat debat kedua ini semua akademisi, dan kami menjaga betul bahwa panelis ini murni netral, tidak partisan dan secara akademisi tidak diragukan. Terkait dalam penyusuan pertanyaan-pertanyaan memang kami sama sekali tidak tahu. Ini bersifat rahasia, dipanggung tadi kita saksikan (amplop pertanyaan) bersegel,” terangnya.
Ditambahkan Ulil, jika nantinya apa yang disampaikan oleh panelis itu ada koreksi oleh paslon, maka menurutnya itu merupakan koreksi secara akademis.
“Jadi kalau protes dari paslon kepada KPU, pasti kami akan limpahkan kepada panelis tersebut untuk menjawab. Jadi panelis ini juga akan menjawab secara akademis. Dan kesalahan atau kekurang akuratan itu nanti adalah di ruang akademis punya metodologi tersendiri. Kami akan berkoordinasi dengan panelis tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ulil menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi, sebagai persiapan pelaksanaan debat ketiga Pilwali Kota Mojokerto.
“Mungkin menjadi evaluasi kami, tapi semua itu kita akan kembali ke PKPU dan Juknis,” pungkasnya. (*)
