Kota Mojokerto, kabarterdepan.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto merilis 13 isu kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Dari sejumlah kerawanan yang terpetakan tersebut diharapkan dapat dilakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kota Mojokerto, Ilham Bagus Priminanda dalam kegiatan rapat koordinasi bersama stakeholder dan launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Lynn Hotel Kota Mojokerto, Minggu (18/8/2024).
Dikatakan Ilham, peta kerawanan tersebut berdasarkan pada indeks kerawanan pemilu (IKP) tahun 2024 yang diluncurkan pada tahun 2022 oleh Bawaslu Republik Indonesia.
“Dan ditambahkan dengan kejadian pada penyelenggaraan pemilu 2024,” ujarnya.
Ke 13 kerawanan tersebut adalah jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan, adanya PHPU oleh Partai Politik, surat suara kurang, dan adanya ketidaksesuaian dengan C hasil.
Kemudian ada isu kerawanan tentang adanya pemilih DPK, salah memasukkan suara partai dan caleg, adanya pemilih TMS belum dicoret dan adanya TPS roboh karena hujan.
Selain itu itu juga ada isu kerawanan tentang kotak suara rusak, proses pemungutan suara tidak sesuai peraturan, pemilih DPTb yang mendapatkan jenis surat suara yang tidak sesuai, kampanye di luar jadwal dan terdapat penyelenggara yang dibawa ke rumah sakit.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati menyampaian kegiatan peluncuran pemetaan kerawanan Pemilihan serentak 2024 itu dilakukan serentak di Jawa Timur. Kegiatan ini akan menjadi mitigasi supaya kejadian pelanggaran pemilu tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi.
“Selain itu sebagai deteksi dini dan menjadikan instrumen dalam menyusun atau menjalankan program yang akan kita lakukan,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai stakeholder terkait seperti dari kepolisian, kejaksaan, BPBD, KPU, hingga wartawan. (*)
