Presiden Jokowi Curhat Rumitnya Perizinan di Indonesia : Mungkin Duit Saya Sudah Habis Dulu

Avatar of Redaksi
Presiden Jokowi dalam peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event, Senin (24/6/2024). (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi dalam peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event, Senin (24/6/2024). (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, kabarterdepan.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat rumitnya perizinan di Indonesia untuk menggelar event olahraga maupun konser.

Padahal jika izin tersebut dipermudah, maka akan mendatangkan keuntungan bagi negara maupun pelaku UMKM.

Dilansir dari kanal youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi kemudian mencontohkan event Moto GP Mandalika beberapa waktu yang lalu. Agar event tersebut bisa terlaksana, penyelenggara harus mengantongi 13 surat izin hingga surat rekomendasi. Hal itu membuatnya lemas.

“Saya lemas, ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Kalau saya jadi penyelenggara event itu lemas dulu sebelum bertanding event. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event terjadi,” ujar Presiden Jokowi dalam peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

Jokowi lantas mencontohkan negara lain yang punya perizinan tidak rumit. Ia menyebut Singapura yang mampu menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikunjungi Taylor Swift.

Bahkan menurutnya Singapura berhasil menyelenggarakan konser Coldplay selama 6 hari. Ia yakin banyak warga Indonesia yang terpaksa terbang ke Singapura untuk menonton 2 konser tersebut.

“Padahal yang saya dengar kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang ada di sana (Singapura) bagus yang di sini,” ungkap Jokowi.

Jokowi berharap Indonesia ke depan mampu menyederhanakan perizinan sebuah acara.

Turut hadir dalam acara peluncuran itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. (*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page