Jombang, kabarterdepan.com — Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Ama Siswanto, mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melalui Dinas Pertanian segera melakukan pendataan terhadap petani yang mengalami kerugian akibat banjir di Kecamatan Ploso.
Banjir yang terjadi dipicu oleh meluapnya Kali Marmoyo dan kembali merendam lahan pertanian, sehingga mengancam gagal panen di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto, menilai banjir dan dampaknya terhadap petani bukan persoalan sepele. Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung Dinas Pertanian di lapangan untuk memastikan jumlah petani dan luas lahan yang terdampak.
“Pendataan harus segera dilakukan agar kerugian petani bisa diketahui secara pasti,” katanya, Senin (19/1/2026).
Tidak hanya itu, Ama juga mendorong digelarnya kajian menyeluruh terkait penyebab banjir yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Ploso. Menurutnya, fenomena banjir berulang menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum tertangani dengan baik.
“Jangan sampai kejadian ini terus berulang dan petani selalu menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya sejumlah kawasan industri di sekitar area persawahan terdampak, termasuk pabrik Cheil Jedang, yang sebelumnya memiliki sudetan air menuju Sungai Brantas untuk membantu mengurangi genangan.
“Sekitar tiga tahun lalu, sudetan itu cukup membantu mengurangi banjir di area persawahan,” jelas Ama.
Banjir Rendam Ratusan Hektare Sawah
Namun banjir kembali merendam ratusan hektar sawah tahun ini, sehingga menurutnya Pemerintah Kabupaten Jombang perlu mengevaluasi ulang kondisi tersebut. Termasuk menelaah apakah keberadaan industri di kawasan tersebut memengaruhi sistem irigasi dan aliran air.
“Perlu dikaji apakah aktivitas industri ikut mengganggu saluran irigasi pertanian,” tambahnya.
Ama mengingatkan agar pembangunan sektor industri tidak sampai mengorbankan pertanian, terutama jika berdampak pada terganggunya aliran air yang memicu banjir di lahan sawah. Hal ini dinilainya bertentangan dengan program nasional swasembada pangan.
“Pemerintah pusat jelas mendorong swasembada pangan. Jangan sampai petani justru dikorbankan,” tandasnya.
Ia juga meminta Dinas Pertanian Jombang menyiapkan langkah penanganan jangka panjang agar banjir tidak terus menjadi ancaman tahunan bagi petani.
“Solusi jangka panjang harus diprioritaskan agar petani bisa bertani dengan aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk diketahui, banjir akibat luapan Kali Marmoyo telah merendam sekitar 130 hektare lahan pertanian di Kecamatan Ploso. Meski genangan air mulai berangsur surut, potensi banjir susulan masih ada mengingat curah hujan di wilayah hulu masih cukup tinggi.
Total lahan pertanian yang terdampak mencapai sekitar 130 hektare, banjir melanda tiga desa dengan dampak terluas berada di Desa Gedongombo sekitar 70 hingga 80 hektare.
Desa Jatigedong terdampak sekitar 30 hektare, serta sebagian sawah di Desa Ploso yang berbatasan langsung dengan Jatigedong. (Karimatul Maslahah)
